Komitmen SBY selaku ketua DEN dipertanyakan
Jum'at, 23 Desember 2011 - 20:43 WIB
Komitmen SBY selaku ketua DEN dipertanyakan
A
A
A
Sindonews.com- Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dianggap terlambat. Pidato mengenai lemahnya birokrasi dan korupsi menjadi penghambat ekonomi seharusnya disampaikan di awal pemerintahan, bukan pada saat semua pihak sudah gerah dengan kerapuhan pemerintah dan berteriak di mana-mana.
Permasalahan ini sebenarnya tidak tepat diwacanakan lagi. Sebaliknya, dibutuhkan aksi nyata dan gerakan perubahan di semua lini birokrasi kementerian dan instansi lainnya. Bakan, reformasi birokrasi harus dimulai dari dalam Istana sendiri.
"Seharusnya dilakukan sekarang. Segera membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada kemandirian energi, pemenuhan kebutuhan dalam negeri," ujar anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani, Jakarta, Jumat (23/12/2011).
Menurut dia, kebijakan di bidang energi harus diutamakan. Masalah ini harus segera dibahas dalam draft kebijakan energi nasional, di mana Presiden duduk sebagai ketua Dewan Energi Nasional (DEN).
"Pemenuhan kebutuhan dalam negeri harus menjadi prioritas teratas, memangkas biaya-biaya dan belanja tetap pegawai. Dan yang penting adalah konsisten melaksanakan good governance," imbuhnya.
Dia menambahkan, potret kebijakan energi saat ini mencerminkan pemerintah tidak punya daya untuk mengelola kekayaan alam yang sedemikian melimpah. Pemerintah seolah mengabaikan persoalan ini dan menjauhkan impian rakyat mengenai kedaulatan energi.
Contohnya, berbagai kasus mulai dari tidak tercapainya lifting, beban Tarif Dasar Listrik
(TDL) yang semakin tinggi untuk rakyat, elektrifikasi yang masih di bawah rata-rata kebutuhan rakyat. Belum lagi, masalah kontrak karya, kasus freeport, dan beberapa blok gas potensial.
Permasalahan ini luput dari perhatian Presiden. Tambah lagi Domestic Market Obligation (DMO) hanya menjadi wacana,dan tidak pernah ada realisasi pemenuhan energi dalam negeri menjadi utama.
"Dynamic governance harus diciptakan untuk mendapatkan hasil maksimal berupa pemerintahan yang kapabel, sehingga memilki peran sebagaimana pemerintah berkewajiban sebagai layaknya pemerintah, sesuai dengan tujuan awal negara ini di dirikan," tutupnya.
Sebelumnya, Presiden SBY dalam rapat kabinet besar di Istana Bogor menyampaikan, ada tiga masalah yang mengganjal terhadap pembangunan nasional. Salah satunya persoalan korupsi.
"Dulu yang menjadi hambatan yaitu situasi keamanan, pada saat krisis, sekarang ternyata birokrasi, infrastruktur, dan korupsi," jelas SBY di Istana Bogor.
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini mengingatkan dalam memberantas korupsi, bukan tugas Kepala Negara saja. Semua pihak harus terlibat. "Tidak semua berada dibawah kendali Presiden," serunya.
Meskipun demikian, Indonesia patut bersyukur lantaran perekonomiannya tumbuh dengan baik,ketika dunia tengah mengalami ketidakkepastian ekonomi. "Kredit rating kita kembali sebelum krisis itu kita dapatkan setelah 14 tahun itu fakta dan itu riil," tandasnya.
Permasalahan ini sebenarnya tidak tepat diwacanakan lagi. Sebaliknya, dibutuhkan aksi nyata dan gerakan perubahan di semua lini birokrasi kementerian dan instansi lainnya. Bakan, reformasi birokrasi harus dimulai dari dalam Istana sendiri.
"Seharusnya dilakukan sekarang. Segera membuat kebijakan-kebijakan yang mengarah kepada kemandirian energi, pemenuhan kebutuhan dalam negeri," ujar anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani, Jakarta, Jumat (23/12/2011).
Menurut dia, kebijakan di bidang energi harus diutamakan. Masalah ini harus segera dibahas dalam draft kebijakan energi nasional, di mana Presiden duduk sebagai ketua Dewan Energi Nasional (DEN).
"Pemenuhan kebutuhan dalam negeri harus menjadi prioritas teratas, memangkas biaya-biaya dan belanja tetap pegawai. Dan yang penting adalah konsisten melaksanakan good governance," imbuhnya.
Dia menambahkan, potret kebijakan energi saat ini mencerminkan pemerintah tidak punya daya untuk mengelola kekayaan alam yang sedemikian melimpah. Pemerintah seolah mengabaikan persoalan ini dan menjauhkan impian rakyat mengenai kedaulatan energi.
Contohnya, berbagai kasus mulai dari tidak tercapainya lifting, beban Tarif Dasar Listrik
(TDL) yang semakin tinggi untuk rakyat, elektrifikasi yang masih di bawah rata-rata kebutuhan rakyat. Belum lagi, masalah kontrak karya, kasus freeport, dan beberapa blok gas potensial.
Permasalahan ini luput dari perhatian Presiden. Tambah lagi Domestic Market Obligation (DMO) hanya menjadi wacana,dan tidak pernah ada realisasi pemenuhan energi dalam negeri menjadi utama.
"Dynamic governance harus diciptakan untuk mendapatkan hasil maksimal berupa pemerintahan yang kapabel, sehingga memilki peran sebagaimana pemerintah berkewajiban sebagai layaknya pemerintah, sesuai dengan tujuan awal negara ini di dirikan," tutupnya.
Sebelumnya, Presiden SBY dalam rapat kabinet besar di Istana Bogor menyampaikan, ada tiga masalah yang mengganjal terhadap pembangunan nasional. Salah satunya persoalan korupsi.
"Dulu yang menjadi hambatan yaitu situasi keamanan, pada saat krisis, sekarang ternyata birokrasi, infrastruktur, dan korupsi," jelas SBY di Istana Bogor.
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini mengingatkan dalam memberantas korupsi, bukan tugas Kepala Negara saja. Semua pihak harus terlibat. "Tidak semua berada dibawah kendali Presiden," serunya.
Meskipun demikian, Indonesia patut bersyukur lantaran perekonomiannya tumbuh dengan baik,ketika dunia tengah mengalami ketidakkepastian ekonomi. "Kredit rating kita kembali sebelum krisis itu kita dapatkan setelah 14 tahun itu fakta dan itu riil," tandasnya.
()
