Proses renegosiasi PAM Jaya ditargetkan segera tuntas
Minggu, 25 Desember 2011 - 06:35 WIB
Proses renegosiasi PAM Jaya ditargetkan segera tuntas
A
A
A
Sindonews.com - Sejak dilantik menggantikan Maurits Napitupulu, Direktur Utama Perusahaan Air Minum Jakarta Raya (PAM Jaya) baru Sri Widayanto Kaderi mulai pasang target untuk menyelesaikan proses renegosiasi Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan dua mitra usahanya.
Renegosiasi dengan dua mitra swasta, yaitu Palyja dan Aetra menjadi tugas pertama untuk Dirut PAM Jaya terpilih yang akan menjadi sorotan penting diawal tahun 2012. Pasalnya, kerjasama yang sudah terjadi dari tahun 1997 ini dipotensikan akan mengalami kerugian besar untuk pihak PAM Jaya di tahun 2022, ketika berakhirnya kontrak.
Terkait soal PKS PAM Jaya dengan Palyja, mantan Dirut PAM Maurits melalui keterangan tertulisnya menegaskan renegoisasi ini harus segera diselesaikan. Pasalnya, PKS yang diteken di masa orde baru, yaitu di bulan Juni 1997 itu sangat tidak berimbang dan merugikan PAM Jaya.
Maurits menuturkan, sejak melakukan kerjasama dengan mitra swasta, sampai akhir tahun 2010, PAM Jaya harus menanggung akumulasi kerugian shortfall sebesar Rp610 miliar dan tunggakan senilai Rp530 miliar. Sementara ekuitas perusahaan juga minus Rp985,72 miliar. Di samping itu, aset PAM sebelum kerjasama mencapai Rp1,49 triliun, sesuai audit tahun 2007 turun menjadi sekitar Rp204,46 miliar.
Maurits menegaskan, PKS dengan pihak swasta membuat kinerja PAM Jaya semakin memburuk. Sebab, PAM juga harus menanggung shortfall yang nilainya terus membengkak akibat tidak adanya kenaikan tarif air bersih sejak tahun 2007. Sementara biaya imbalan kepada dua mitra swasta, sesuai PKS selalu naik setiap enam bulan.
Terkait hal itu, Widyanto menegaskan Poin yang ditekankan dalam renegosiasi bersama 2 mitra sudah berlangsung selama 13 tahun ini, pihaknya akan memperjuangkan sebuah keseimbangan. "Potensi keberhasilan dan resiko kerugian harus sama-sama dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait, jadi jangan sampai satu pihak mendapatkan untung, namun pihak lain menderita kerugian, jadi harus ada kesetaraan apalagi soal resiko," ungkapnya.
Jika renegosiasi ini berhasil, maka akan mengurangi bahkan menghilangkan resiko kerugian yang akan diterima PAM Jaya dan tarif air dimungkinkan tidak akan naik. Target regenosiasi diharapkan berjalan secepatnya, walaupun bukan hal mudah karena melibatkan berbagai pihak. "Akan tetapi paling tidak seiring dengan program-program yang akan dijalankan dengan target 1 semester dimulai dari sekarang, renegosiasi ini juga harus selesai," ujarnya.
Peluang untuk menekankan renegosiasi pun disampaikan Widyanto kepada kedua mitra tersebut akan tetap berjalan. Seperti halnya Aetra pada tahun 2016 yang sudah siap defisit Rp.0,- dan untuk Palyja masih dalam proses penghitungan.
Disinggung mengenai kesiapan PAM Jaya untuk berdiri sendiri tanpa harus bermitra dengan pihak swasta, kepada Sindonews.com Dirut PAM yang baru terpilih menjelaskan jika hal tersebut bukanlah wewenangnya.
"Permasalahan kemitraan dengan Aetra , Palyja ataupun pihak lainnya itu bukan kewenangan saya. Karena itu sebenarnya lebih kepada kepentingan politik yang dipegang pemerintah yang berarti terkait dengan beberapa Kementerian, jadi pada posisi ini saya hanya akan lebih fokus menjalankan program-program dengan sebaik mungkin," tandasnya. (ank)
Renegosiasi dengan dua mitra swasta, yaitu Palyja dan Aetra menjadi tugas pertama untuk Dirut PAM Jaya terpilih yang akan menjadi sorotan penting diawal tahun 2012. Pasalnya, kerjasama yang sudah terjadi dari tahun 1997 ini dipotensikan akan mengalami kerugian besar untuk pihak PAM Jaya di tahun 2022, ketika berakhirnya kontrak.
Terkait soal PKS PAM Jaya dengan Palyja, mantan Dirut PAM Maurits melalui keterangan tertulisnya menegaskan renegoisasi ini harus segera diselesaikan. Pasalnya, PKS yang diteken di masa orde baru, yaitu di bulan Juni 1997 itu sangat tidak berimbang dan merugikan PAM Jaya.
Maurits menuturkan, sejak melakukan kerjasama dengan mitra swasta, sampai akhir tahun 2010, PAM Jaya harus menanggung akumulasi kerugian shortfall sebesar Rp610 miliar dan tunggakan senilai Rp530 miliar. Sementara ekuitas perusahaan juga minus Rp985,72 miliar. Di samping itu, aset PAM sebelum kerjasama mencapai Rp1,49 triliun, sesuai audit tahun 2007 turun menjadi sekitar Rp204,46 miliar.
Maurits menegaskan, PKS dengan pihak swasta membuat kinerja PAM Jaya semakin memburuk. Sebab, PAM juga harus menanggung shortfall yang nilainya terus membengkak akibat tidak adanya kenaikan tarif air bersih sejak tahun 2007. Sementara biaya imbalan kepada dua mitra swasta, sesuai PKS selalu naik setiap enam bulan.
Terkait hal itu, Widyanto menegaskan Poin yang ditekankan dalam renegosiasi bersama 2 mitra sudah berlangsung selama 13 tahun ini, pihaknya akan memperjuangkan sebuah keseimbangan. "Potensi keberhasilan dan resiko kerugian harus sama-sama dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait, jadi jangan sampai satu pihak mendapatkan untung, namun pihak lain menderita kerugian, jadi harus ada kesetaraan apalagi soal resiko," ungkapnya.
Jika renegosiasi ini berhasil, maka akan mengurangi bahkan menghilangkan resiko kerugian yang akan diterima PAM Jaya dan tarif air dimungkinkan tidak akan naik. Target regenosiasi diharapkan berjalan secepatnya, walaupun bukan hal mudah karena melibatkan berbagai pihak. "Akan tetapi paling tidak seiring dengan program-program yang akan dijalankan dengan target 1 semester dimulai dari sekarang, renegosiasi ini juga harus selesai," ujarnya.
Peluang untuk menekankan renegosiasi pun disampaikan Widyanto kepada kedua mitra tersebut akan tetap berjalan. Seperti halnya Aetra pada tahun 2016 yang sudah siap defisit Rp.0,- dan untuk Palyja masih dalam proses penghitungan.
Disinggung mengenai kesiapan PAM Jaya untuk berdiri sendiri tanpa harus bermitra dengan pihak swasta, kepada Sindonews.com Dirut PAM yang baru terpilih menjelaskan jika hal tersebut bukanlah wewenangnya.
"Permasalahan kemitraan dengan Aetra , Palyja ataupun pihak lainnya itu bukan kewenangan saya. Karena itu sebenarnya lebih kepada kepentingan politik yang dipegang pemerintah yang berarti terkait dengan beberapa Kementerian, jadi pada posisi ini saya hanya akan lebih fokus menjalankan program-program dengan sebaik mungkin," tandasnya. (ank)
()
