Dunia usaha bersiap terkena imbas pembatasan BBM
Rabu, 04 Januari 2012 - 14:34 WIB
Dunia usaha bersiap terkena imbas pembatasan BBM
A
A
A
Sindonews.com - Pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan dilakukan mulai 1 April mendatang disinyalir akan menimbulkan pengaruh kepada dunia usaha.
Rencana ini diambil karena hilangnya momentum menaikkan harga BBM akibat ketidakberanian pemerintah.
"Pembatasan BBM bersubsidi ini saya rasa akan mempengaruhi cost kami para pengusaha. Tetapi dalam artian sebenarnya kita setuju adanya pembatasan. Namun yang perlu diingat adalah bagaimana pengalihan subsidi itu jelas," ucap Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, kepada Sindonews di Jakarta, Rabu (4/1/2012).
Sofyan menambahkan, kebijakan pembatasan juga tidak efektif dilihat dari segi keamanan. Lebih jauh lagi, Apindo malah mengusulkan pemerintah sama sekali tidak memberlakukan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi.
"Premium seharusnya dinaikkan sedikit agar bisa dikurangi budget dan dipakai untuk pembangunan infrastruktur didalamnya. Karena sebagian besar premium itu disalahgunakan," ujar Sofjan.
Pembatasan BBM bersubsidi dinilai akan berdampak negatif terhadap perekonomian. Bagi pengusaha hal tersebut menyebabkan biaya produksi meningkat yang dipengaruhi oleh meningkatnya biaya distribusi dan transportasi barang. Apalagi selama ini banyak pengusaha yang menggunakan kendaraan pelat hitam sebagai sarana distribusi pengiriman barang.
Kenaikan biaya distribusi akan berimbas pada kenaikan harga bahan baku dan berujung pada kenaikan harga produk barang serta jasa di pasaran. Dengan disparitas harga yang cukup besar antara harga BBM bersubsidi dan non subsidi, kenaikan harga yang terjadi dipastikan akan tinggi.
Meski demikian, Apindo mengaku sulit menentukan anggaran belanja ke depan karena belum ada kepastian pembatasan pemakaian BBM bersubsidi.
Sementara itu, Pengamat Perminyakan Pri Agung Rakhmanto mengatakan pembatasan BBM bersubsidi ini dilakukan guna meminimalisir beban anggaran yang selama ini menumpuk akibat subsidi yang terus dilakukan oleh pemerintah.
"Ini mungkin untuk mengurangi beban subsidi yang diterima pemerintah," tegasnya.
Dirinya juga menambahkan sebetulnya (pembatasan karena) pemerintah tidak berani menaikkan harga BBM bersubsidi, karena sudah kehilangan momentum.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pembatasan BBM ini adalah salah satu cara agar masyarakat beralih ke kendaraan umum adalah dengan membuat transportasi umum senyaman mungkin. Karenanya, converter kit senilai Rp15 juta per kendaraan tersebut akan dibagikan gratis guna merealisasikan pembatasan BBM tanpa mengurangi kenyamanan.
Pemerintah pun berminat untuk memberikan diskon pada kendaraan yang ingin meng-install converter kit Bahan Bakar Gas (BBG). Tidak seperti di kendaraan umum yang converter kit BBG-nya diberikan secara cuma-cuma.
Rencana ini diambil karena hilangnya momentum menaikkan harga BBM akibat ketidakberanian pemerintah.
"Pembatasan BBM bersubsidi ini saya rasa akan mempengaruhi cost kami para pengusaha. Tetapi dalam artian sebenarnya kita setuju adanya pembatasan. Namun yang perlu diingat adalah bagaimana pengalihan subsidi itu jelas," ucap Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi, kepada Sindonews di Jakarta, Rabu (4/1/2012).
Sofyan menambahkan, kebijakan pembatasan juga tidak efektif dilihat dari segi keamanan. Lebih jauh lagi, Apindo malah mengusulkan pemerintah sama sekali tidak memberlakukan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi.
"Premium seharusnya dinaikkan sedikit agar bisa dikurangi budget dan dipakai untuk pembangunan infrastruktur didalamnya. Karena sebagian besar premium itu disalahgunakan," ujar Sofjan.
Pembatasan BBM bersubsidi dinilai akan berdampak negatif terhadap perekonomian. Bagi pengusaha hal tersebut menyebabkan biaya produksi meningkat yang dipengaruhi oleh meningkatnya biaya distribusi dan transportasi barang. Apalagi selama ini banyak pengusaha yang menggunakan kendaraan pelat hitam sebagai sarana distribusi pengiriman barang.
Kenaikan biaya distribusi akan berimbas pada kenaikan harga bahan baku dan berujung pada kenaikan harga produk barang serta jasa di pasaran. Dengan disparitas harga yang cukup besar antara harga BBM bersubsidi dan non subsidi, kenaikan harga yang terjadi dipastikan akan tinggi.
Meski demikian, Apindo mengaku sulit menentukan anggaran belanja ke depan karena belum ada kepastian pembatasan pemakaian BBM bersubsidi.
Sementara itu, Pengamat Perminyakan Pri Agung Rakhmanto mengatakan pembatasan BBM bersubsidi ini dilakukan guna meminimalisir beban anggaran yang selama ini menumpuk akibat subsidi yang terus dilakukan oleh pemerintah.
"Ini mungkin untuk mengurangi beban subsidi yang diterima pemerintah," tegasnya.
Dirinya juga menambahkan sebetulnya (pembatasan karena) pemerintah tidak berani menaikkan harga BBM bersubsidi, karena sudah kehilangan momentum.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pembatasan BBM ini adalah salah satu cara agar masyarakat beralih ke kendaraan umum adalah dengan membuat transportasi umum senyaman mungkin. Karenanya, converter kit senilai Rp15 juta per kendaraan tersebut akan dibagikan gratis guna merealisasikan pembatasan BBM tanpa mengurangi kenyamanan.
Pemerintah pun berminat untuk memberikan diskon pada kendaraan yang ingin meng-install converter kit Bahan Bakar Gas (BBG). Tidak seperti di kendaraan umum yang converter kit BBG-nya diberikan secara cuma-cuma.
()
