90% BBM bersubsidi dinikmati orang kaya
A
A
A
Sindonews.com - Pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi terus menjadi polemik. Pro dan kontra pun bermunculan karena BBM bersubsidi saat ini masih dikonsumsi masyarakat mampu.
Berdasarkan data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), hampir 50 persen orang kaya di indonesia yang sebenarnya menikmati 90 persen subsidi Bahan Bakar Minyak (BMM), sedangkan orang miskin hanya 4 persen.
Ketua YLKI Tulus Abadi mengatakan, kebijakan pemerintah dalam subsidi ini pada dasarnya adalah pembodohan. Di mana pemerintah telah mengikat diri mereka untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi.
"Pemerintah sudah mengikat dirinya sendiri dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan tidak akan menaikkan BBM eceran," ujarnya dalam acara Polemik Sindo Radio, di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (7/1/2012).
Sebelumnya, pemberian subsidi BBM untuk kendaraan umum nyatanya hanya sepertiga dari pemberian subsidi BBM kepada orang kaya. Dilain pihak, Pemerintah mengatakan jika keputusan pembatasan BBM ini sudah tepat.
"Landasan kita sebenarnya sudah jelas, karena kita ingin memposisikan subsidi BBM kepada orang yang benar-benar tepat karena dua pertiga dari penghasilan migas itu dihabiskan untuk subsidi. Makanya, dari sekian opsi yang ada, kita memilih untuk pembatasan BBM dan mengalihkan subsidi ini ke Bahan Bakar Gas (BBG)," ungkap Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo.
Hal senada diungkapkan angota Komisi VII DPR Mardani Ali. Menurutnya, DPR secara keseluruhan sangat antusias dengan kebijakan ini. Karena akhirnya masalah BBM bersubsidi akan sedikit teratasi.
"Tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan dari niat baik ini dan kenapa mesti melarang untuk berbuat kebaikan. Kalau kita paham, semakin kita mengandalkan BBM sama saja membunuh bangsa ini secara perlahan," ujar anggota fraksi PKS ini. (ank)
Berdasarkan data Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), hampir 50 persen orang kaya di indonesia yang sebenarnya menikmati 90 persen subsidi Bahan Bakar Minyak (BMM), sedangkan orang miskin hanya 4 persen.
Ketua YLKI Tulus Abadi mengatakan, kebijakan pemerintah dalam subsidi ini pada dasarnya adalah pembodohan. Di mana pemerintah telah mengikat diri mereka untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi.
"Pemerintah sudah mengikat dirinya sendiri dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dengan tidak akan menaikkan BBM eceran," ujarnya dalam acara Polemik Sindo Radio, di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (7/1/2012).
Sebelumnya, pemberian subsidi BBM untuk kendaraan umum nyatanya hanya sepertiga dari pemberian subsidi BBM kepada orang kaya. Dilain pihak, Pemerintah mengatakan jika keputusan pembatasan BBM ini sudah tepat.
"Landasan kita sebenarnya sudah jelas, karena kita ingin memposisikan subsidi BBM kepada orang yang benar-benar tepat karena dua pertiga dari penghasilan migas itu dihabiskan untuk subsidi. Makanya, dari sekian opsi yang ada, kita memilih untuk pembatasan BBM dan mengalihkan subsidi ini ke Bahan Bakar Gas (BBG)," ungkap Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo.
Hal senada diungkapkan angota Komisi VII DPR Mardani Ali. Menurutnya, DPR secara keseluruhan sangat antusias dengan kebijakan ini. Karena akhirnya masalah BBM bersubsidi akan sedikit teratasi.
"Tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan dari niat baik ini dan kenapa mesti melarang untuk berbuat kebaikan. Kalau kita paham, semakin kita mengandalkan BBM sama saja membunuh bangsa ini secara perlahan," ujar anggota fraksi PKS ini. (ank)
()