Waspadai investasi bioskop asing

Sindonews.com - Globalisasi bagi negara-negara Eropa, Amerika Serikat (AS), dan negara maju lainnya hanya menjadi retorika belaka. Karena dalam praktiknya, penguasa di negara-negara tersebut tetap melindungi kepentingan nasional.

Misalnya dengan menyebutkan sejumlah kriteria tertentu, bagi produk luar negeri yang akan masuk ke negara mereka. Disadari atau tidak, negara berkembang seperti Indonesia menjadi target pasar bagi produk negara maju yang masuk dengan bungkus globalisasi.

Tidak hanya negara dari Eropa dan Amerika, tapi negara Asia yang mulai bangkit juga membutuhkan pasar bagi produk-produk mereka. "Pintu masuknya bisa bermacam-macam, di antaranya lewat misi kebudayaan," ujar Budayawan Radar Panca Dahana di Jakarta, Kamis (12/1/2011) malam.

Oleh karena itu, Radar Panca Dahana memberikan sinyal agar pemerintah hati-hati dengan masuknya pemegang modal asing yang awalnya mendompleng misi budaya, padahal buntutnya mau menjajah secara ekonomi.

Menurutnya, diperlukan peranan pemerintah untuk melindungi kepentingan nasional, baik melalui lembaga legislatif maupun eksekutif. Misalnya dengan memproteksi industri dalam negeri dari serbuan kapitalis asing.

Serbuan budaya sebagai pintu masuk bagi kepentingan ekonomi pihak asing itu, salah satunya dengan memanfaatkan investasi bioskop. Seperti diberitakan, dalam beberapa pekan ini, sebuah grup usaha dari Korea Selatan bermaksud menggelontorkan investasi di bidang bioskop.

Lotte Grup yang sudah masuk ke Indonesia di bisnis ritel itu menyatakan niatnya untuk membangun 100 bioskop di Tanah Air. Mereka terang-terangan mengaku membawa misi untuk memperkenalkan budaya Korea Selatan di Indonesia.

Dari kemasan budaya, bisa jadi, Korea Selatan juga membawa misi terselubung, yakni ingin memperkuat dominasi produk-produk Negeri Ginseng itu di Indonesia. Tak bisa dipungkiri, produk Korea semakin merajalela di negeri ini. Tidak hanya sektor telekomunikasi dan otomotif, produk film Korea pun sudah mulai mempengaruhi pemirsa di Indonesia lewat layar kaca.

Nah, untuk bisa berinvestasi dalam bentuk pembangunan bioskop, investor asing masih terkendala dengan regulasi. Sampai saat ini, bioskop masih termasuk dalam Daftar Negatif Investasi (DNI).

Karena itu, Lotte Grup berupaya membuka hambatan tersebut lewat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan BKPM, agar bioskop dicabut dari DNI. Upaya membuka pintu masuk bagi investasi bioskop itu ditentang oleh banyak pihak.

Di antaranya Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wiendu Nuryanti. Khusus untuk industri perfilman, menurut Wiendu, barrier bisa diterapkan melalui kebijakan fiskal yang mampu memberikan insentif bagi industri film nasional untuk berkembang atau meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

"Sebuah industri juga tidak sehat jika terus dilindungi, tetapi juga jangan dibiarkan bersaing ketika memang belum mampu," tegasnya.

Hal senada diungkapkan Dirjen Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Euis Saedah. Menurutnya, kehadiran bioskop asing yang akan disertai dengan makin banjirnya film-film asing dapat mengganggu industri kreatif di dalam negeri terutama dalam hal penyerapan kandungan lokal.

Praktisi pendidikan sekaligus budayawan, Gotot Prakoso berharap pemerintah tak hanya melihat film dari sisi penguasaan teknologi saja. "Karena hal itu akan membuat kita hanya sebagai pekerja film, bukan pembuat film," ujarnya.

Dekan Fakultas Film dan Televisi Institut Kesenian Jakarta (IKJ) itu melihat film bukan sekadar tontonan yang menghibur, melainkan ‘bisa menghadirkan aneka budaya yang menjadi karakter khas negara’.

"Karena film bukan hanya menampilkan gerak dan suara secara terpisah. Tetapi menjadi satu kesatuan," ujarnya.

Hadirnya bioskop asing pun, sepintas memang tidak akan membawa pengaruh apapun. Namun dalam jangka panjang bisa menjadi ‘virus’ bagi negeri ini, terutama jika industri di negeri ini belum siap bersaing di kancah global.

"Pemerintah harus segera membenahi kondisi perfilman nasional agar bisa bersaing dengan pihak asing," ungkap Gotot.