Pemerintah jangan tergesa-gesa terapkan pembatasan BBM

Jum'at, 13 Januari 2012 - 16:23 WIB
Pemerintah jangan tergesa-gesa...
Pemerintah jangan tergesa-gesa terapkan pembatasan BBM
A A A
Sindonews.com - Pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang akan dimulai 1 April ini tetap akan dilaksanakan walapun masih banyak hal yang kurang jelas mengenai kebijakan tersebut.

Pemerintah diminta untuk tidak tergesa-gesa dalam menerapkan pembatasan dan konversi BBM ke Bahan Bakar Gas (BBG) di April 2012. "Dari aspek ekonomi mengenai infrastruktur, pemerintah belum siap tetapi jangan terkesan tergesa-gesa dalam menerapkan ini harus gradual," ujar pengamat ekonomi Anggito Abimanyu yang ditemui di Gedung Freedom Institute, Jakarta Jumat (13/1/2012).

Menurutnya, pemerintah harus punya pertimbangan yang matang guna menjaga kualitas dan kuantitas program tersebut. Anggito menegaskan program ini jangan sampai ditunda dan harus segera dimulai, tapi harus punya penataan yang matang karena tidak bisa menunggu terlalu lama untuk menuju pembangunan nasional.

Dukungan yang diberikan memang dilandaskan pada kondisi yang cukup pantas untuk mengeluarkan kebijakan pembatasan, namun beberapa persoalan seperti kesiapan harus secepatnya diatasi apalagi mengenai infrastruktur.

"Kami tetap dukung. Kami pro dengan pemerintah mengenai kebijakan program ini tetapi harus membangun infrastruktur yang lebih banyak lagi," jelasnya.

Dirinya, menjelaskan saat ini memang tepat jika pemerintah menerapkan program pembatasan dan konversi BBM tersebut. "Karena subsidi energi di 2011 itu sangat tidak wajar dan kuota yang telah ditetapkan tahun kemarin jebol hingga 103,3 persen," terangnya.

Namun dirinya menganjurkan pemerintah sebaiknya gunakan satu pilihan saja karena investasinya yang mahal. "Karena tidak mungkin hari ini pakai CNG. Jika besok habis dan susah nyari CNG terus pakai LGV. Belum ada kepastian penyediaan BBG yang meliputi CNG dan LGV di pasar, serta sekarang terlihat adanya dualisme dan ambivalensi penggunaan jenis BBG antara CNG dan LGV, kan Pertamina ngusulkan LGV terus perusahaan swasta lainnya ingin CNG," ujarnya.

Selain itu dilihat dari aspek ekonomi menurut Anggito, kebijakan pengalihan BBM bersubsidi ke pertamax dan BBG merupakan kebijakan yang tepat dalam rangka penghematan anggaran, dan menciptakan kebijakan energi yang berkelanjutan.

Jika dilihat dari aspek teknis Anggito mengatakan, penggunaan CNG dan LGV menghadapi masalah penyediaan infrastruktur seperti SPBG, converter kit, sosialisasi mengenai safety, dan standarisasi serta garansi mesin.

"Perlu ada kajian yang serius untuk persoalan ini. Niat dan target yang bagus harus didukung dengan penuh perencanaan dan kehati-hatian," pungkasnya. (ank)
()
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkini
Pertamina EP Bukukan...
Pertamina EP Bukukan Produksi Migas 205 Ribu MBOEPD Sepanjang 2025
33 menit yang lalu
Diganjar Rating Negatif...
Diganjar Rating Negatif dari Moody's, Danantara Bilang Begini
48 menit yang lalu
Harga Emas Antam Naik...
Harga Emas Antam Naik Rp11.000 per Gram, Ini Rincian Lengkapnya
1 jam yang lalu
IHSG Pagi Ini Dibuka...
IHSG Pagi Ini Dibuka Hijau Sesaat, Lalu Ambruk Lebih dari 1%
2 jam yang lalu
Dirut BRI Hery Gunardi:...
Dirut BRI Hery Gunardi: Adopsi AI Jadi Kunci Perbankan Pertahankan Nasabah
2 jam yang lalu
Kebijakan Tambang RI...
Kebijakan Tambang RI Berubah-ubah, Investor China Mulai Alihkan Investasi Nikel ke Afrika
3 jam yang lalu
Infografis
10 Negara Menaikkan...
10 Negara Menaikkan Harga BBM Akibat Perang AS-Iran, Banyak Tetangga RI
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved