Bangun puluhan PLTA, PLN butuh USD7,7 M
Kamis, 26 Januari 2012 - 11:03 WIB
Bangun puluhan PLTA, PLN butuh USD7,7 M
A
A
A
Sindonews.com - PT PLN (Persero) akan membangun puluhan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas total 7.680 megawatt (mw) dengan dana investasi USD7,7 miliar. Rencananya realisasi pembangunan PLTA ini akan dimulai tahun ini hingga 2025.
"Dana investasi yang kami keluarkan untuk membangun puluhan PLTA di 2012 hingga 2025 diperkirakan mencapai USD7,7 miliar," ujar Direktur Utama PLN Nur Pamudji kepada okezone di Jakarta, Kamis (26/1/2012).
Sebelumnya, PLN akan mengembangkan 60 persen dari 96 titik konsesi PLTA di Indonesia dengan total berkapasitas 12.800 mw hingga 2025. "Sisanya ditawarkan kepada Independent Power Producer (IPP)," jelas Nur.
untuk itu, pihaknya mendesak pemerintah memperbaiki konsesi PLTA yang menyebabkan negosisasi ulang dan berpotensi PLN tidak mendapatkan harga yang murah.
"Terhambat karena pengaturan konsesi tidak sangat baik. Jadi misalnya seseorang memegang ijin PLTA tiba-tiba perusahaan swasta memegang izin tersebut jika disetujui PLN harus negosiasi dan belum tentu dapat harga yang murah," tegasnya.
Lebih lanjut Nur menambahkan, izin tersebut keluar dari pemerintah terus keluar lagi di bupati sehingga pihaknya harus melakukan negosiasi ulang yang menghambat pembangunan PLTA tersebut.
"Dana investasi yang kami keluarkan untuk membangun puluhan PLTA di 2012 hingga 2025 diperkirakan mencapai USD7,7 miliar," ujar Direktur Utama PLN Nur Pamudji kepada okezone di Jakarta, Kamis (26/1/2012).
Sebelumnya, PLN akan mengembangkan 60 persen dari 96 titik konsesi PLTA di Indonesia dengan total berkapasitas 12.800 mw hingga 2025. "Sisanya ditawarkan kepada Independent Power Producer (IPP)," jelas Nur.
untuk itu, pihaknya mendesak pemerintah memperbaiki konsesi PLTA yang menyebabkan negosisasi ulang dan berpotensi PLN tidak mendapatkan harga yang murah.
"Terhambat karena pengaturan konsesi tidak sangat baik. Jadi misalnya seseorang memegang ijin PLTA tiba-tiba perusahaan swasta memegang izin tersebut jika disetujui PLN harus negosiasi dan belum tentu dapat harga yang murah," tegasnya.
Lebih lanjut Nur menambahkan, izin tersebut keluar dari pemerintah terus keluar lagi di bupati sehingga pihaknya harus melakukan negosiasi ulang yang menghambat pembangunan PLTA tersebut.
()
