Pemerintah telat bahas bank infrastruktur
Kamis, 26 Januari 2012 - 12:07 WIB
Pemerintah telat bahas bank infrastruktur
A
A
A
Sindonews.com - Perhimpunan Bank-Bank Nasional (Perbanas) menyebut rencana pemerintah mengkaji perlunya lembaga yang khusus menangani infrastruktur saat ini sudah terlambat.
Pasalnya, menilai dari kebutuhan Indonesia tentang infrastruktur, pemerintah seharusnya telah membahas hal ini semenjak 5-10 tahun lalu.
"Lembaga yang khusus menangani infrastrukutr memang kita sangat membutuhkan bank semacam itu untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Bahkan kalau sekarang baru mau dibahas itu sudah telat, harusnya lima sampai sepuluh tahun lalu," ungkap Ketua Perbanas Sigit Pramono, Kamis (26/1/2012).
Menurut Sigit, selama ini sumber dana bank kebanyakan berasal dari deposito yang bertenor pendek antara tiga sampai enam bulanan. Hal ini sangat tidak sesuai dengan karakteristik pembiayaan infrastruktur yang membutuhkan pembiayaan yang besar dan berjangka panjang antara tujuh sampai 15 tahun.
"Bayangkan bank yang sumber dananya deposito tiga bulanan harus memberikan kredit dengan jangka panjang antara tujuh sampai 15 tahun. Ini akan menimbulkan mismatch dalam pengelolaan likuiditas bank," lanjut dia.
Kemarin, setelah mengumpulkan para menteri di bidang ekonomi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menegaskan bahwa pembangunan lembaga infrastruktur perlu dilakukan.
"Ada sisi lain, sisi perbankan. Ini harus kami lakukan agar semua terimplementasi," komentar Presiden SBY.
Menteri Perekonomian Hatta Rajasa menyebut, dalam impelementasi Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan EKonomi (MP3EI) di enam koridor, lembaga yang khusus menangani pembiayaan infrastruktur dirasa perlu. Meskipun tidak di tahun ini, pemerintah sudah dirasa perlu melihat pentingnya hal ini.
Hatta menyebut Rp150 triliun telah dianggarkan pemerintah dalam mewujudkan lembaga ini. "Modalnya dapat diperoleh dari penerbitan obligasi dan sumber pinjaman obligasi luar negeri dengan jangka panjang dan bunga lunak," jelas Sigit.
Sementara Gubernur BI Darmin Nasution yang juga turut hadir di acara itu mengakui pembentukan bank infrastruktur memerlukan biaya yang besar dan jangka lama.
"Pilihannya bukan membuat bank pembiayaan infrastruktur karena upaya ke arah itu pasti memerlukan waktu yang panjang," komentar Darmin. (ank)
Pasalnya, menilai dari kebutuhan Indonesia tentang infrastruktur, pemerintah seharusnya telah membahas hal ini semenjak 5-10 tahun lalu.
"Lembaga yang khusus menangani infrastrukutr memang kita sangat membutuhkan bank semacam itu untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Bahkan kalau sekarang baru mau dibahas itu sudah telat, harusnya lima sampai sepuluh tahun lalu," ungkap Ketua Perbanas Sigit Pramono, Kamis (26/1/2012).
Menurut Sigit, selama ini sumber dana bank kebanyakan berasal dari deposito yang bertenor pendek antara tiga sampai enam bulanan. Hal ini sangat tidak sesuai dengan karakteristik pembiayaan infrastruktur yang membutuhkan pembiayaan yang besar dan berjangka panjang antara tujuh sampai 15 tahun.
"Bayangkan bank yang sumber dananya deposito tiga bulanan harus memberikan kredit dengan jangka panjang antara tujuh sampai 15 tahun. Ini akan menimbulkan mismatch dalam pengelolaan likuiditas bank," lanjut dia.
Kemarin, setelah mengumpulkan para menteri di bidang ekonomi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali menegaskan bahwa pembangunan lembaga infrastruktur perlu dilakukan.
"Ada sisi lain, sisi perbankan. Ini harus kami lakukan agar semua terimplementasi," komentar Presiden SBY.
Menteri Perekonomian Hatta Rajasa menyebut, dalam impelementasi Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan EKonomi (MP3EI) di enam koridor, lembaga yang khusus menangani pembiayaan infrastruktur dirasa perlu. Meskipun tidak di tahun ini, pemerintah sudah dirasa perlu melihat pentingnya hal ini.
Hatta menyebut Rp150 triliun telah dianggarkan pemerintah dalam mewujudkan lembaga ini. "Modalnya dapat diperoleh dari penerbitan obligasi dan sumber pinjaman obligasi luar negeri dengan jangka panjang dan bunga lunak," jelas Sigit.
Sementara Gubernur BI Darmin Nasution yang juga turut hadir di acara itu mengakui pembentukan bank infrastruktur memerlukan biaya yang besar dan jangka lama.
"Pilihannya bukan membuat bank pembiayaan infrastruktur karena upaya ke arah itu pasti memerlukan waktu yang panjang," komentar Darmin. (ank)
()
