DPR didesak bentuk pansus IPO BUMN
DPR didesak bentuk pansus IPO BUMN
A
A
A
Sindonews.com - DPR didesak segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait Initial Public Offering (IPO) terhadap pola administrasi usulan IPO BUMN yang dikelola oleh Kementerian BUMN.
Demikian disampaikan Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus. Pansus ini diharapkan dapat menuntaskan gonjang-ganjing pelaksanaan IPO PT Garuda Indonesia (GIAA) dan PT Krakatau Stell (KRAS) sebelum DPR menyetujui pelaksanaan IPO 141 BUMN dan ratusan anak perusahaannya.
"Banyaknya BUMN yang mau dijual tersebut, yang oleh Kementerian BUMN direncanakan akan di IPO 25 sampai dengan 40 BUMN setiap tahun. Harusnya mengganggu atau minimal menggugah pemikiran DPR RI," ujar Iskandar dalam siaran pers, Kamis (26/1/2012).
Menurutnya, dugaan bahwa administrasi proses IPO yang diproses dan atau dikendalikan Pemerintah, dari mulai Bidang Restrukturisasi di Kementerian BUMN sampai kepada Komite Kebijakan Privatisasi dibawah kendali Menteri Koordinator Perekonomian kuat dugaan penuh dengan rekayasa administrasi.
"Sehingga akhirnya sampai menciptakan instabilitas kepercayaan pasar berupa kabar kemahalan atau kemurahan penjualan saham perdana ditengah-tengah publik nasional dan internasional. Itu bahkan kemudian sampai mencoreng kepercayaan dunia Internasional terhadap Pemerintah RI," jelas Iskandar.
Komisi VI didesak segera mengungkap permasalahan IPO tersebut. Pasalnya, administrasi awal IPO diduga hanya dirancang oleh segelintir orang di Kementerian BUMN untuk kepentingan tertentu.
"Maka Pansus diharapkan bisa menelisik perilaku birokrat yang terjadi di Kementerian BUMN, dengan cara, DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk melakukan audit kinerja dengan tujuan tertentu dan bahkan audit investigatif kinerja terhadap Kementerian BUMN sebab ternyata seluruh awal dari pelaksanaan IPO berasal dari kebijakan mereka," pungkasnya. (ank)
Demikian disampaikan Sekretaris Pendiri Indonesia Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus. Pansus ini diharapkan dapat menuntaskan gonjang-ganjing pelaksanaan IPO PT Garuda Indonesia (GIAA) dan PT Krakatau Stell (KRAS) sebelum DPR menyetujui pelaksanaan IPO 141 BUMN dan ratusan anak perusahaannya.
"Banyaknya BUMN yang mau dijual tersebut, yang oleh Kementerian BUMN direncanakan akan di IPO 25 sampai dengan 40 BUMN setiap tahun. Harusnya mengganggu atau minimal menggugah pemikiran DPR RI," ujar Iskandar dalam siaran pers, Kamis (26/1/2012).
Menurutnya, dugaan bahwa administrasi proses IPO yang diproses dan atau dikendalikan Pemerintah, dari mulai Bidang Restrukturisasi di Kementerian BUMN sampai kepada Komite Kebijakan Privatisasi dibawah kendali Menteri Koordinator Perekonomian kuat dugaan penuh dengan rekayasa administrasi.
"Sehingga akhirnya sampai menciptakan instabilitas kepercayaan pasar berupa kabar kemahalan atau kemurahan penjualan saham perdana ditengah-tengah publik nasional dan internasional. Itu bahkan kemudian sampai mencoreng kepercayaan dunia Internasional terhadap Pemerintah RI," jelas Iskandar.
Komisi VI didesak segera mengungkap permasalahan IPO tersebut. Pasalnya, administrasi awal IPO diduga hanya dirancang oleh segelintir orang di Kementerian BUMN untuk kepentingan tertentu.
"Maka Pansus diharapkan bisa menelisik perilaku birokrat yang terjadi di Kementerian BUMN, dengan cara, DPR meminta Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) untuk melakukan audit kinerja dengan tujuan tertentu dan bahkan audit investigatif kinerja terhadap Kementerian BUMN sebab ternyata seluruh awal dari pelaksanaan IPO berasal dari kebijakan mereka," pungkasnya. (ank)
()
Explore More