Jalankan aksi korporasi, BUMN harus gigih

Sindonews.com - Menteri BUMN Dahlan Iskan meminta agar perusahaan-perusahaan pelat merah harus gigih dalam melaksanakan setiap aksi korporasinya. Selama ini aksi korporasi yang dilakukan oleh BUMN sering tertunda karena harus terlebih dahulu disetujui oleh pihak Kementerian BUMN. Namun hal tersebut tidak perlu lagi dilakukan.

"Aksi korporasi itu kan banyak dan kalau dulu musti minta izin menteri. Kalau sekarang tidak perlu lagi. Selama aksi korporasi tersebut sudah ada di RKAP, tidak perlu lagi meminta izin dari pihak kementerian. Silahkan saja," ungkap Menteri BUMN Dahlan Iskan kala ditemui dalam acara Seminar Strategi Investasi & Portofolio 2012 di Hotel Pullman, Jakarta, Jumat (27/1/2012).

Menurut Dahlan, hal tersebut dapat menghambat aksi korporasi yang akan dilakukan oleh para perusahaan pelat merah tersebut sehingga perkembangannya pun akan ikut terhambat. "Kalau minta persetujuan ke pihak kementerian itu kan musti rapat, lalu buat proposal musti rapat lagi jadi kan prosesnya panjang sekali dan ribet," paparnya.

Dahlan melihat bahwa salah satu kelemahan BUMN adalah tentang speed atau kecepatan padahal di swasta kecepatan itu adalah segalanya. Maka dari itu Dahlan mengimbau kepada BUMN untuk bergerak cepat.

"Saya ingin mengajak kepada teman-teman BUMN agar memperhitungkan speed dalam proses aksi korporasinya. karena kalau tidak memperhitungkan hal tersebut banyak sekali kesempatan dan peluang yang akan hilang," pungkasnya

Sementara itu terkait kesulitan PT Pertamina (Persero) untuk membuka SPBU di Malaysia, Kementerian BUMN menuturkan bahwa perusahaan pelat merah itu harus gigih dalam melangsungkan aksi korporasinya tersebut.

"Pertamina harus gigihlah. Itu usaha korporasi, jangan dibawa ke politik," ungkap Dahlan.

Dahlan meminta kepada Pertamina agar mencari cara untuk bisa melakukan aksi korporasinya dengan baik dan lancar. "Harus dicari cara. Pertamina itu kan orang bisnis, jadi harus pintar-pintar cari cara," paparnya.

Seperti diketahui, Pertamina tidak memperoleh kemudahan untuk izin dalam mendirikan SPBU di wilayah Malaysia. Hal tersebut berbanding terbalik di Indonesia di mana SPBU asing telah menjamur di seluruh wilayah Indonesia, termasuk SPBU yang berasal dari Negeri Jiran tersebut. Bahkan Pertamina harus merogoh koceknya sebesar USD20 miliar untuk mendirikan kilang minyak di Malaysia.