Pertamina anggap swasta tidak siap

Sindonews.com - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Karen Agustiawan membantah jika pihaknya disebut tidak siap mengantisipasi pembatasan BBM bersubsidi.

"Saya tidak menyatakan belum siap," kata Karen di kantor Wakil Presiden (Wapres), Jakarta, Jumat (27/1/2012).

Dia mengaku, sekarang ini sejumlah SPBU bukan milik Pertamina. Serta revitalisasi atas SPBU itu tampaknya akan menyulitkan swasta selaku pemilik SPBU.

"Begitu Keppresnya keluar misal April berapa yang siap dan kemudian yang revitalisasi butuh berapa, dan butuh dukungan berapa. Itu perlu dipahami bersama kalau SPBU bukan dimiliki Pertamina seluruhnya. Ini ada ketidakmampuan pihak swasta. Nah kalau Pertamina, semuanya siap. Nah, tolong dimengerti," jelas Karen.

Sebelumnya, Karen saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, Rabu 25 Januari 2012 mengatakan, hingga saat ini, pihaknya masih menunggu peraturan presiden sebagai dasar hukum program pembatasan BBM bersubsidi.

"Kami butuh waktu minimal tiga bulan sejak keluar dasar hukumnya untuk persiapan sarana dan prasarananya. Sementara, waktu tersisa hanya dua bulan," katanya menjawab pertanyaan Anggota Dewan.

Namun, pihaknya siap menjalankan pembatasan di wilayah Jabodetabek mulai 1 April 2012.

Menurut Karen, saat ini, dari 3.062 SPBU di Jawa-Bali, baru 2.080 unit di antaranya menjual pertamax. Sedang, 687 SPBU lainnya masih membutuhkan pengalihan (switching) tangki pendam ke pertamax dan 295 unit perlu investasi baru.

"Jadi, SPBU switching ini baru akan siap setelah ada kepastian hukum dan untuk SPBU yang perlu investasi baru, pemerintah setuju memberikan pinjaman lunak," katanya. (bro)