Sistem tak jelas, pembatasan BBM hanya pemborosan
Senin, 30 Januari 2012 - 14:43 WIB
Sistem tak jelas, pembatasan BBM hanya pemborosan
A
A
A
Sindonews.com - Pembatasan bahan bakar minyak bersubsidi yang akan dilakukan pemerintah kedepan, menurut Anggota DPR RI Komisi VII dari fraksi PDI perjuangan Dewi Aryani Hilman kebijakan tersebut hanya akan berdampak pada pemborosan anggaran.
"Satu hal contoh kesalahan pemerintah dalam proses mengambil kebijakan adalah penghematan dengan melarang semua mobil pemerintah menggunakan premium. Yaitu ada berapa jumlah mobil berpelat merah di Indonesia, mulai dari tingkat 1, 2, kemudian provinsi dan pusat. Saya hitung secara kasar mungkin akan mencapai 20 ribu mobil, itu belum BUMN, TNI, POLRI dan itu akan pemborosan sampai dengan Rp5 triliun-Rp10 triliun," ujarnya dalam rapat kerja bersama Menteri ESDM di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/1/2012)..
Asumsi tersebut, menurut Dewi, berdasarkan dari perhitungan Kabupaten/ Kota yang ada di Indonesia dengan pemakaian 10 liter perhari yang harganya diatas Rp9.000 per liter.
"Dengan kondisi seperti itu, alokasi anggaran untuk sektor lain tidak akan terjadi dengan kebijakan tersebut karena nantinya pertanyaan yang timbul adalah, pemborosan ini di tutupnya dari mana ?," ungkapnya.
Maka dari itu Dewi mengusulkan kepada pemrintah untuk tidak terlalu mengatakan penghematan kalau sistemnya belum jelas.
"Perlu adanya kajian baik itu dari pemerintah sendiri dan universitas-universitas yang ada di Indonesia secara mendalam untuk memecahkan persoalan ini mulai dari penghitungan jumlah kendaraan dinas dan berapa jumlah kosumsi kendaraan milik pemerintah," tambahnya,
Disamping itu Dewi juga menambahkan bahwa terkait dengan penghematan, pemerintah juga harus membongkar sistem penerimaan negara untuk dibagian ESDM karena melihat ada perhitungan yang berbeda untuk penerimaan.
"Dirjen Migas mengatakan sebulan yang lalu penerimaan sektor migas Rp70 triliun, sementara BUMN milik pemerintah Pertamina dilaporannya Rp50 triliun menyetor ke negara. Serta perusahaan asing yang lain hanya menyetor Rp20 triliun, kalau ini bocor terus menerus, maka tidak akan ada hal yang bisa kita lakukan untuk rakyat," pungkasnya. (ank)
"Satu hal contoh kesalahan pemerintah dalam proses mengambil kebijakan adalah penghematan dengan melarang semua mobil pemerintah menggunakan premium. Yaitu ada berapa jumlah mobil berpelat merah di Indonesia, mulai dari tingkat 1, 2, kemudian provinsi dan pusat. Saya hitung secara kasar mungkin akan mencapai 20 ribu mobil, itu belum BUMN, TNI, POLRI dan itu akan pemborosan sampai dengan Rp5 triliun-Rp10 triliun," ujarnya dalam rapat kerja bersama Menteri ESDM di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/1/2012)..
Asumsi tersebut, menurut Dewi, berdasarkan dari perhitungan Kabupaten/ Kota yang ada di Indonesia dengan pemakaian 10 liter perhari yang harganya diatas Rp9.000 per liter.
"Dengan kondisi seperti itu, alokasi anggaran untuk sektor lain tidak akan terjadi dengan kebijakan tersebut karena nantinya pertanyaan yang timbul adalah, pemborosan ini di tutupnya dari mana ?," ungkapnya.
Maka dari itu Dewi mengusulkan kepada pemrintah untuk tidak terlalu mengatakan penghematan kalau sistemnya belum jelas.
"Perlu adanya kajian baik itu dari pemerintah sendiri dan universitas-universitas yang ada di Indonesia secara mendalam untuk memecahkan persoalan ini mulai dari penghitungan jumlah kendaraan dinas dan berapa jumlah kosumsi kendaraan milik pemerintah," tambahnya,
Disamping itu Dewi juga menambahkan bahwa terkait dengan penghematan, pemerintah juga harus membongkar sistem penerimaan negara untuk dibagian ESDM karena melihat ada perhitungan yang berbeda untuk penerimaan.
"Dirjen Migas mengatakan sebulan yang lalu penerimaan sektor migas Rp70 triliun, sementara BUMN milik pemerintah Pertamina dilaporannya Rp50 triliun menyetor ke negara. Serta perusahaan asing yang lain hanya menyetor Rp20 triliun, kalau ini bocor terus menerus, maka tidak akan ada hal yang bisa kita lakukan untuk rakyat," pungkasnya. (ank)
()
