Pembatasan BBM masih bisa diundur
Senin, 30 Januari 2012 - 20:42 WIB
Pembatasan BBM masih bisa diundur
A
A
A
Sindonews.com - Pemindahan BBM berjenis premium ke Bahan Bakar Gas (BBG) menjadi poin penting dalam pembahasan Pemerintah dengan Komisi VII DPR RI.
Menurut Menteri Energi Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengungkapkan pemerintah diminta untuk membuat roadmap secara detail, khususnya pemindahan BBM berjenis premium ke Bahan Bakar Gas (BBG) sebelum 1 April 2012.
"Pertama itu kita harus membuat road map detail untuk pemindahkan dari BBM premium ke BBG. Walaupun sudah kami sampaikan berkali-kali kesulitan pertama soal gas sudah bisa kami atasi. Memang persoalan kedua itu mengenai converter kit akan sedang diusahakan," ujar Jero seusai mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di gedung DPR Jakarta, Senin (30/1/2012).
Jero juga menambahkan, hal ketiga pada roadmap yang harus dibuat perinciannya adalah mengenai infrastruktur, khususnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).
"Untuk persiapan SPBG di Jawa dan Bali kita mengakui belum bisa mengejar sehingga terasa saat ini oleh anggota DPR dan masyarakat kelihatan kesulitannya kalau pindah ke gas," tambahnya.
Kemudian hasil kesimpulan rapat kerja tersebut juga meminta pemerintah, membuat rincian pemindahan ke pertamax.
"Kalau pindah ke pertamax semuanya itu, kita sebagai pemerintah dan DPR menganggap berat bagi rakyat. Jadi dari kondisi ini, kami berkeinginan supaya rakyat tidak terlalu berat dan sulit. Sehingga rakyat dapat tenang-tenang saja. Jika rakyatnya merasa berat, kebijakan ini nanti mungkin bisa diulur lagi," jelasnya.
Dirinya mengatakan pemerintah juga akan mengkaji usulan dari DPR untuk menurunkan subsidi BBM.
"BBM premium harganya Rp8.200 per liter dan harga subsidinya Rp4.500 kan jadi Rp3.700 pemerintah memberi subsidi. Ini yang akan dikaji subsidinya diturunkan ke berapa misalnya Rp2.600 atau berapa. Atau nanti ada kenaikan harga Rp500-1.500 per liter nanti akan kita putuskan," tegasnya.
Menurutnya, negara sebenarnya ingin subsidi turun secara perlahan-lahan dan itulah opsinya yang diajukan DPR.
"Dan saya minta masyarakat tenang saja. 1 April itu juga masih dikaji. Itu kan ada di penjelasan bukan di pasal. Saya minta jangan tegang bahwa DPR dan pemerintah bersama-sama mencari jalan. Keputusannya tenang saja dan kita akan mencari jalan terbaik," tandasnya. (ank)
Menurut Menteri Energi Sumber Daya Mineral Jero Wacik mengungkapkan pemerintah diminta untuk membuat roadmap secara detail, khususnya pemindahan BBM berjenis premium ke Bahan Bakar Gas (BBG) sebelum 1 April 2012.
"Pertama itu kita harus membuat road map detail untuk pemindahkan dari BBM premium ke BBG. Walaupun sudah kami sampaikan berkali-kali kesulitan pertama soal gas sudah bisa kami atasi. Memang persoalan kedua itu mengenai converter kit akan sedang diusahakan," ujar Jero seusai mengikuti rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di gedung DPR Jakarta, Senin (30/1/2012).
Jero juga menambahkan, hal ketiga pada roadmap yang harus dibuat perinciannya adalah mengenai infrastruktur, khususnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).
"Untuk persiapan SPBG di Jawa dan Bali kita mengakui belum bisa mengejar sehingga terasa saat ini oleh anggota DPR dan masyarakat kelihatan kesulitannya kalau pindah ke gas," tambahnya.
Kemudian hasil kesimpulan rapat kerja tersebut juga meminta pemerintah, membuat rincian pemindahan ke pertamax.
"Kalau pindah ke pertamax semuanya itu, kita sebagai pemerintah dan DPR menganggap berat bagi rakyat. Jadi dari kondisi ini, kami berkeinginan supaya rakyat tidak terlalu berat dan sulit. Sehingga rakyat dapat tenang-tenang saja. Jika rakyatnya merasa berat, kebijakan ini nanti mungkin bisa diulur lagi," jelasnya.
Dirinya mengatakan pemerintah juga akan mengkaji usulan dari DPR untuk menurunkan subsidi BBM.
"BBM premium harganya Rp8.200 per liter dan harga subsidinya Rp4.500 kan jadi Rp3.700 pemerintah memberi subsidi. Ini yang akan dikaji subsidinya diturunkan ke berapa misalnya Rp2.600 atau berapa. Atau nanti ada kenaikan harga Rp500-1.500 per liter nanti akan kita putuskan," tegasnya.
Menurutnya, negara sebenarnya ingin subsidi turun secara perlahan-lahan dan itulah opsinya yang diajukan DPR.
"Dan saya minta masyarakat tenang saja. 1 April itu juga masih dikaji. Itu kan ada di penjelasan bukan di pasal. Saya minta jangan tegang bahwa DPR dan pemerintah bersama-sama mencari jalan. Keputusannya tenang saja dan kita akan mencari jalan terbaik," tandasnya. (ank)
()
