Putusan pembatasan BBM ada di pemerintah, bukan DPR
Putusan pembatasan BBM ada di pemerintah, bukan DPR
A
A
A
Sindonews.com - Keputusan pemerintah yang masih tarik ulur seputar kebijakan pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dinilai sebagai upaya pemerintah untuk berlindung dibawah Dewan Perwakilan rakyat (DPR-RI).
"Padahal dalam hal pembatasan BBM bersubsidi ini bukan menjadi keputusan DPR. Disini DPR hanya memberikan pertimbangan, sehingga keputusan ini sepenuhnya adalah keputusan pemerintah," ucap Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2012).
Dia juga menambahkan jika sampai saat ini belum ada tawaran kongkret dari Pemerintah dan seakan-akan pemerintah terutama Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) berlindung di bawah DPR supaya DPR yang memutuskan.
Pramono menilai, pemerintah belum memiliki skenario yang jelas apakah akan menaikkan harga BBM subsidi atau melakukan pembatasan BBM. Menteri ESDM Jero Wacik, lanjut Anung, justru lebih senang melempar bola tersebut kepada DPR untuk memutuskan.
Sehingga lanjut dia, dengan demikian pemerintah harusnya melalui menteri ESDM mempunyai skenario yang jelas mana yang menjadi prioritas yang dipilih pemerintah. Menurutnya pemerintah jauh lebih tahu bagaimana hal ini akan bisa dijalankan.
"Jangan kemudian melempar seakan-akan DPR. Nanti DPR yang memutuskan jadi kalau ada apa-apa, DPR yang bertanggung jawab. Itu tidak fair," tambahnya.
Meskipun fraksinya belum memiliki sikap yang jelas tentang kebijakan energi ini, Pramono menilai bahwa semakin lama jika persoalan BBM ini ditunda akan semakin berat. Hal ini dikarenakan apapun keputusan tersebut akan memberatkan masyarakat.
Ditambahkannya, dalam hal ini pihaknya ingin memberikan alternatif dari apa yang dijadikan pilihan pemerintah. "Tetapi pilihan untuk menentukan alternatif A B C D, itu bukan pilihan dewan melainkan pilihan pemerintah," tambahnya.
Ia juga memaparkan setelah pemerintah memutuskan apa yang menjadi keinginan atau keputusannya maka dewan akan memberikan persetujuan atau tidak. "Dengan momentum ekonomi yang sedang bagus, kalau kita lihat makro ekonomi tidak ada persoalan secara signifikan. Ujiannya adalah bagaimana pemerintah memutuskan tentang subsidi BBM ini," tandasnya. (ank)
"Padahal dalam hal pembatasan BBM bersubsidi ini bukan menjadi keputusan DPR. Disini DPR hanya memberikan pertimbangan, sehingga keputusan ini sepenuhnya adalah keputusan pemerintah," ucap Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2012).
Dia juga menambahkan jika sampai saat ini belum ada tawaran kongkret dari Pemerintah dan seakan-akan pemerintah terutama Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) berlindung di bawah DPR supaya DPR yang memutuskan.
Pramono menilai, pemerintah belum memiliki skenario yang jelas apakah akan menaikkan harga BBM subsidi atau melakukan pembatasan BBM. Menteri ESDM Jero Wacik, lanjut Anung, justru lebih senang melempar bola tersebut kepada DPR untuk memutuskan.
Sehingga lanjut dia, dengan demikian pemerintah harusnya melalui menteri ESDM mempunyai skenario yang jelas mana yang menjadi prioritas yang dipilih pemerintah. Menurutnya pemerintah jauh lebih tahu bagaimana hal ini akan bisa dijalankan.
"Jangan kemudian melempar seakan-akan DPR. Nanti DPR yang memutuskan jadi kalau ada apa-apa, DPR yang bertanggung jawab. Itu tidak fair," tambahnya.
Meskipun fraksinya belum memiliki sikap yang jelas tentang kebijakan energi ini, Pramono menilai bahwa semakin lama jika persoalan BBM ini ditunda akan semakin berat. Hal ini dikarenakan apapun keputusan tersebut akan memberatkan masyarakat.
Ditambahkannya, dalam hal ini pihaknya ingin memberikan alternatif dari apa yang dijadikan pilihan pemerintah. "Tetapi pilihan untuk menentukan alternatif A B C D, itu bukan pilihan dewan melainkan pilihan pemerintah," tambahnya.
Ia juga memaparkan setelah pemerintah memutuskan apa yang menjadi keinginan atau keputusannya maka dewan akan memberikan persetujuan atau tidak. "Dengan momentum ekonomi yang sedang bagus, kalau kita lihat makro ekonomi tidak ada persoalan secara signifikan. Ujiannya adalah bagaimana pemerintah memutuskan tentang subsidi BBM ini," tandasnya. (ank)
()
Explore More