Demo buruh berdampak sistemik
Jum'at, 03 Februari 2012 - 12:38 WIB
Demo buruh berdampak sistemik
A
A
A
Sindonews.com - Maraknya sejumlah aksi demo buruh membuat sejumlah investor asing gusar dan memilih untuk angkat kaki dari Indonesia. Hal ini tentunya merugikan dunia investasi Indonesia yang baru saja meraih gelar investment grade. Untuk itu, kalangan pengusaha berusaha keras untuk membujuk para investor asing untuk tetap berinvestasi di Indonesia.
"Sekarang kita lagi bujuk mereka untuk tidak pindah dan tetap jadi menanamkan modalnya ke sini. Yang sudah pasti enggak jadi datang itu ada investor dari Korea, Jepang, dan Taiwan yang mau berbisnis sepatu dan garmen ke Indonesia," ungkap Ketua Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi ketika dihubungi okezone, Jumat (3/2/2012).
Sofjan yakin, dampak demo besar-besaran dengan menutup ruas jalan tol di kawasan Jababeka yang dilakukan buruh demi menuntut kenaikan upah berdampak sistemik. Pasalnya, meski hanya terjadi di Bekasi dan Tangerang, kenaikan upah buruh nantinya juga akan dituntut di semua daerah.
"Pengusaha itu kalau mau bangun pabrik dia ngomong-ngomong, tapi kalau mau pindah, relokasi pabrik, kurangi karyawan ataupun banyak ngimpor barang dia diam saja, enggak ngomomg-ngomong ke koran," tambah dia.
Padahal, lanjut Sofjan, merujuk pada kenyataan di lapangan, hanya industri-industri skala besar saja yang hanya bertahan dengan terus naiknya upah buruh.
"Itung-itungannya kenaikan upah karyawan kemarin itu berdampak pada kenaikan biaya produksi sekira 30 persen. Ini kesempatan mereka (pengusaha) untuk berpikir mau bertahan atau bangkrut. Kalau bertahan ya mungkin juga mereka pindah tempat ke daerah lain atau luar negeri, mengganti pakai tenaga mesin, atau mengimpor barang (dibandingkan produksi sendiri)." tambah dia.
Namun, Sofjan cukup bersikap bijak. Kalangan pengusaha, justru tidak menyalahkan buruh akibat demo tersebut tetapi menyalahkan pemerintah yang menawarkan lip service kepada masyarakat.
"Ini semua bukan salah buruh, ini salah pemerintah karena tidak bisa menjadi moderator," tandasnya.
Sepekan lalu, dalam rapat koordinasi yang digelar antara Pemerintah, Apindo, dan Serikat buruh di kantor Menteri Perekonomian Hatta Rajasa memutuskan untuk menyepakati kenaikan UMK (Upah Minimum Kota) Bekasi sebesar Rp1,49 juta per bulan.
"Sekarang kita lagi bujuk mereka untuk tidak pindah dan tetap jadi menanamkan modalnya ke sini. Yang sudah pasti enggak jadi datang itu ada investor dari Korea, Jepang, dan Taiwan yang mau berbisnis sepatu dan garmen ke Indonesia," ungkap Ketua Asosiasi pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi ketika dihubungi okezone, Jumat (3/2/2012).
Sofjan yakin, dampak demo besar-besaran dengan menutup ruas jalan tol di kawasan Jababeka yang dilakukan buruh demi menuntut kenaikan upah berdampak sistemik. Pasalnya, meski hanya terjadi di Bekasi dan Tangerang, kenaikan upah buruh nantinya juga akan dituntut di semua daerah.
"Pengusaha itu kalau mau bangun pabrik dia ngomong-ngomong, tapi kalau mau pindah, relokasi pabrik, kurangi karyawan ataupun banyak ngimpor barang dia diam saja, enggak ngomomg-ngomong ke koran," tambah dia.
Padahal, lanjut Sofjan, merujuk pada kenyataan di lapangan, hanya industri-industri skala besar saja yang hanya bertahan dengan terus naiknya upah buruh.
"Itung-itungannya kenaikan upah karyawan kemarin itu berdampak pada kenaikan biaya produksi sekira 30 persen. Ini kesempatan mereka (pengusaha) untuk berpikir mau bertahan atau bangkrut. Kalau bertahan ya mungkin juga mereka pindah tempat ke daerah lain atau luar negeri, mengganti pakai tenaga mesin, atau mengimpor barang (dibandingkan produksi sendiri)." tambah dia.
Namun, Sofjan cukup bersikap bijak. Kalangan pengusaha, justru tidak menyalahkan buruh akibat demo tersebut tetapi menyalahkan pemerintah yang menawarkan lip service kepada masyarakat.
"Ini semua bukan salah buruh, ini salah pemerintah karena tidak bisa menjadi moderator," tandasnya.
Sepekan lalu, dalam rapat koordinasi yang digelar antara Pemerintah, Apindo, dan Serikat buruh di kantor Menteri Perekonomian Hatta Rajasa memutuskan untuk menyepakati kenaikan UMK (Upah Minimum Kota) Bekasi sebesar Rp1,49 juta per bulan.
()
