Biaya produksi besar, pengusaha sulit bayar UMR
Sabtu, 04 Februari 2012 - 11:42 WIB
Biaya produksi besar, pengusaha sulit bayar UMR
A
A
A
Sindonews.com - Sulitnya pengusaha membayar upah minimun yang diminta oleh para pekerja menurut kalangan pengusaha hal ini akibat dari biaya produksi yang membesar akibat dari kebijakan yang ditetapkan pemerintah.
"Terlalu banyaknya sistem birokrasi membuat angka biaya produksi itu tinggi. Sekarang kita melihat saja pada realitanya banyaknya uang sana sini yang akan dikeluarkan para pengusaha untuk birokrasi, infrastruktur juga berantakan, macet dimana-mana, tapi kita disuruh untuk bayar upah buruh tinggi, hal ini kan tidak mungkin," ucap Ketua Advokasi Kebijakan Publik Apindo Antony Hilman dalam diskusi Polemik, Sindo Radio di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (4/2/2012).
Sehingga sebenarnya hal ini bukan permasalahan antara serikat pekerja dengan pihak perusahaan, tetapi baik pengusaha ataupun pihak buruh merupakan korban dari sistem dan kebijakan pemerintah.
Hal yang senada juga diungkapkan oleh Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati yang mengatakan kebijakan pemerintah saat ini yang sebenarnya membuat biaya ekonomi tinggi luar biasa.
"Angka berapa rupiah yang harus dikeluarkan pengusaha untuk biaya produksi saja sudah sangat besar," tegasnya.
Kemudian Enny juga mengungkapkan hasil survei yang sudah dilakukaannya beberapa waktu lalu mengenai angka yang harus dikeluarkan untuk disetorkan ke beberapa instansi pemerintahan memberikan beban kepada biaya produksi.
"Indonesia ini sistem birokrasinya sangat rumit, untuk kepolisian saja hal itu angka tertinggi dari setoran pengusaha yaitu 48 persen terus bea cukai 41 persen, kemudian juga pajak lainnya. Mulai dari pemerintah daerah, pemerintah kota, dan instansi terkait lainnya sangat banyak cost yang harus dikeluarkan pengusaha," pungkasnya. (ank)
"Terlalu banyaknya sistem birokrasi membuat angka biaya produksi itu tinggi. Sekarang kita melihat saja pada realitanya banyaknya uang sana sini yang akan dikeluarkan para pengusaha untuk birokrasi, infrastruktur juga berantakan, macet dimana-mana, tapi kita disuruh untuk bayar upah buruh tinggi, hal ini kan tidak mungkin," ucap Ketua Advokasi Kebijakan Publik Apindo Antony Hilman dalam diskusi Polemik, Sindo Radio di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (4/2/2012).
Sehingga sebenarnya hal ini bukan permasalahan antara serikat pekerja dengan pihak perusahaan, tetapi baik pengusaha ataupun pihak buruh merupakan korban dari sistem dan kebijakan pemerintah.
Hal yang senada juga diungkapkan oleh Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati yang mengatakan kebijakan pemerintah saat ini yang sebenarnya membuat biaya ekonomi tinggi luar biasa.
"Angka berapa rupiah yang harus dikeluarkan pengusaha untuk biaya produksi saja sudah sangat besar," tegasnya.
Kemudian Enny juga mengungkapkan hasil survei yang sudah dilakukaannya beberapa waktu lalu mengenai angka yang harus dikeluarkan untuk disetorkan ke beberapa instansi pemerintahan memberikan beban kepada biaya produksi.
"Indonesia ini sistem birokrasinya sangat rumit, untuk kepolisian saja hal itu angka tertinggi dari setoran pengusaha yaitu 48 persen terus bea cukai 41 persen, kemudian juga pajak lainnya. Mulai dari pemerintah daerah, pemerintah kota, dan instansi terkait lainnya sangat banyak cost yang harus dikeluarkan pengusaha," pungkasnya. (ank)
()
