Kuping pemerintah harus tajam dengar buruh
Sabtu, 04 Februari 2012 - 14:18 WIB
Kuping pemerintah harus tajam dengar buruh
A
A
A
Sindonews.com - Kurang tegasnya pemerintah, disinyalir menjadi penyebab polemik yang terjadi antara buruh dan pengusaha berujung pada tindak demostrasi yang mengakibatkan ditutupnya jalan tol.
"Tidak cukup hanya dengan komunikasi seperti datang begitu saja, harus ada kebijakan yang tegas dan kuping pemerintah itu harus lebih tajam agar sebelum kejadian demontasi itu terjadi harus dicegah terlebih dahulu," ucap Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, di Jakarta, Sabtu (4/2/2012).
Enny juga mengatakan leadership dari pihak pemerintah sangat dibutuhkan saat ini. "Jangan mengimbau, lakukan tindakan tegas, jadilah regulator yang benar-benar bisa putuskan kebijakan yang adil," lengkapnya.
Sedangkan Presiden Konsentrasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPMI) M Iqbal mengatakan tindakan demonstrasi yang dilakukan oleh para buruh beberapa waktu lalu merupakan tindakan yang memang harus dilakukan dan tidak punya pilihan lagi.
"Kalau kita tidak demostrasi, menutup jalan tol dan melakukan hal-hal lainnya apakah mungkin pengusaha, pemerintah akan mendengar suara kita. Apakah mungkin malam-malam pihak buruh dan Apindo dipanggil ke Menko Perekonomian untuk mencari solusi," ujar Iqbal.
Hal serupa dikatakan Ketua Advokasi Kebijakan Publik Apindo Antony Hilman, gubernur tidak mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan oleh dewan pengupahan nasional, akhirnya Apindo menggugat keputusan tersebut.
"Gugatan apindo terkait keputusan gubernur, memberikan penyadaran kepada gubernur agar mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan oleh dewan pengupahan nasional," papar Hilman.
Hilman juga menegaskan besaran angka di luar kesepakatan pengupahan nasional dan tidak melalui mekanisme serta suasana politis yang lebih kental. (ank)
"Tidak cukup hanya dengan komunikasi seperti datang begitu saja, harus ada kebijakan yang tegas dan kuping pemerintah itu harus lebih tajam agar sebelum kejadian demontasi itu terjadi harus dicegah terlebih dahulu," ucap Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, di Jakarta, Sabtu (4/2/2012).
Enny juga mengatakan leadership dari pihak pemerintah sangat dibutuhkan saat ini. "Jangan mengimbau, lakukan tindakan tegas, jadilah regulator yang benar-benar bisa putuskan kebijakan yang adil," lengkapnya.
Sedangkan Presiden Konsentrasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPMI) M Iqbal mengatakan tindakan demonstrasi yang dilakukan oleh para buruh beberapa waktu lalu merupakan tindakan yang memang harus dilakukan dan tidak punya pilihan lagi.
"Kalau kita tidak demostrasi, menutup jalan tol dan melakukan hal-hal lainnya apakah mungkin pengusaha, pemerintah akan mendengar suara kita. Apakah mungkin malam-malam pihak buruh dan Apindo dipanggil ke Menko Perekonomian untuk mencari solusi," ujar Iqbal.
Hal serupa dikatakan Ketua Advokasi Kebijakan Publik Apindo Antony Hilman, gubernur tidak mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan oleh dewan pengupahan nasional, akhirnya Apindo menggugat keputusan tersebut.
"Gugatan apindo terkait keputusan gubernur, memberikan penyadaran kepada gubernur agar mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan oleh dewan pengupahan nasional," papar Hilman.
Hilman juga menegaskan besaran angka di luar kesepakatan pengupahan nasional dan tidak melalui mekanisme serta suasana politis yang lebih kental. (ank)
()
