Pengusaha bordir tolak kenaikan TDL
Pengusaha bordir tolak kenaikan TDL
A
A
A
Sindonews.com – Pengusaha bordir di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya menolak rencana pemerintah menaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 10 persen karena dinilai cukup memberatkan.
Pasalnya, beban biaya pengeluaran akan semakin membengkak. Di sisi lain pendapatan dari usaha dinilai masih sangat minim.
“Kami harap rencana pemerintah menaikan tarif dasar listrik dapat ditinjau kembali, karena akan memberatkan kami sebagai pelaku usaha. Kenaikan TDL justru akan mengundang masalah baru bagi masyarakat terutama para pelaku usaha yang menjalankan usahanya menggunakan tenaga listrik,” tegas Wawan Setiawan Nawawi salah seorang Pengusaha bordir di Kampung Cukang, Desa Tanjung, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, kemarin.
Seharusnya pemerintah dalam menentukan kebijakannya lebih mementingkan pertumbuhan para pelaku usaha kecil menengah. Selain mengancam keberlangsungan perusahaan, kenaikan tersebut juga memengaruhi keberadaan tenaga kerja.
“Jika biaya operasional tinggi tentu saja sejumlah sisi harus dipangkas, bukan tidak mungkin karyawan yang jumlahnya ribuan di berbagai perusahaan bordir bakal terancam menganggur,” kata Wawan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Ade Ruhimat menyebutkan, mereka telah membayarnya sesuai dengan ketentuan tarif perusahaan dari PLN. Namun, PLN tetap menaikkan TDL. “Kami meminta agar pemerintah meninjau ulang kembali rencana tersebut,” ujar Ade.
Pasalnya, beban biaya pengeluaran akan semakin membengkak. Di sisi lain pendapatan dari usaha dinilai masih sangat minim.
“Kami harap rencana pemerintah menaikan tarif dasar listrik dapat ditinjau kembali, karena akan memberatkan kami sebagai pelaku usaha. Kenaikan TDL justru akan mengundang masalah baru bagi masyarakat terutama para pelaku usaha yang menjalankan usahanya menggunakan tenaga listrik,” tegas Wawan Setiawan Nawawi salah seorang Pengusaha bordir di Kampung Cukang, Desa Tanjung, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, kemarin.
Seharusnya pemerintah dalam menentukan kebijakannya lebih mementingkan pertumbuhan para pelaku usaha kecil menengah. Selain mengancam keberlangsungan perusahaan, kenaikan tersebut juga memengaruhi keberadaan tenaga kerja.
“Jika biaya operasional tinggi tentu saja sejumlah sisi harus dipangkas, bukan tidak mungkin karyawan yang jumlahnya ribuan di berbagai perusahaan bordir bakal terancam menganggur,” kata Wawan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tasikmalaya Ade Ruhimat menyebutkan, mereka telah membayarnya sesuai dengan ketentuan tarif perusahaan dari PLN. Namun, PLN tetap menaikkan TDL. “Kami meminta agar pemerintah meninjau ulang kembali rencana tersebut,” ujar Ade.
()
Explore More