Pengusaha Jabar butuh jaminan keamanan & hukum
Pengusaha Jabar butuh jaminan keamanan & hukum
A
A
A
Sindonews.com - Kalangan pengusaha Jawa Barat meminta adanya jaminan dari pemerintah terkait keamanan dan kepastian hukum terutama soal upah guna mempertahankan kepercayaan investor menanamkan modalnya di Indonesia, khususnya di Jawa Barat.
"Dampak aksi buruh yang memblokade jalan tol Cikampek beberapa waktu lalu, dikhawatirkan dapat menurunkan tingkat kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia," ucap Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat, Deddy Widjaya, kemarin.
Menurut dia, jika hal tersebut terjadi, Jawa Barat termasuk provinsi paling dirugikan bila tingkat kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia menurun.
Dia menyebutkan, pertumbuhan investasi dipengaruhi oleh adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum. Bila jaminan tersebut tidak memberi kepastian bagi pengusaha, bisa saja mereka menarik investasinya dari Indonesia.
Dia menyebutkan, investor dari Korea Selatan dan Jepang telah mengultimatum akan menarik investasinya dari Indonesia apabila tidak ada kepastian hukum termasuk soal upah buruh.
“Indonesia, terutama Jawa Barat masih butuh suntikan investasi untuk menggerakkan roda ekonomi. Apalagi, Jawa Barat telah memiliki image cukup baik soal investasi,” lanjut Deddy.
Sementara itu menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar, Lukman Ismail, sektor investasi akan memberi andil positif bagi laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Jawa Barat.
Pertumbuhan LPE Jabar pada 2011 sebesar 6,48 persen, dinilai belum berkualitas karena masih didominasi sektor konsumsi rumah tangga. Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) Jabar mencatat selama Januari 2012, sekitar 20 perusahaan mengajukan izin prinsip untuk berinvestasi di Jabar. (ank)
"Dampak aksi buruh yang memblokade jalan tol Cikampek beberapa waktu lalu, dikhawatirkan dapat menurunkan tingkat kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia," ucap Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat, Deddy Widjaya, kemarin.
Menurut dia, jika hal tersebut terjadi, Jawa Barat termasuk provinsi paling dirugikan bila tingkat kepercayaan investor untuk berinvestasi di Indonesia menurun.
Dia menyebutkan, pertumbuhan investasi dipengaruhi oleh adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum. Bila jaminan tersebut tidak memberi kepastian bagi pengusaha, bisa saja mereka menarik investasinya dari Indonesia.
Dia menyebutkan, investor dari Korea Selatan dan Jepang telah mengultimatum akan menarik investasinya dari Indonesia apabila tidak ada kepastian hukum termasuk soal upah buruh.
“Indonesia, terutama Jawa Barat masih butuh suntikan investasi untuk menggerakkan roda ekonomi. Apalagi, Jawa Barat telah memiliki image cukup baik soal investasi,” lanjut Deddy.
Sementara itu menurut Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jabar, Lukman Ismail, sektor investasi akan memberi andil positif bagi laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Jawa Barat.
Pertumbuhan LPE Jabar pada 2011 sebesar 6,48 persen, dinilai belum berkualitas karena masih didominasi sektor konsumsi rumah tangga. Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) Jabar mencatat selama Januari 2012, sekitar 20 perusahaan mengajukan izin prinsip untuk berinvestasi di Jabar. (ank)
()
Explore More