3 solusi untuk pemerintah soal BBM & TDL
Rabu, 08 Februari 2012 - 14:27 WIB
3 solusi untuk pemerintah soal BBM & TDL
A
A
A
Sindonews.com - Rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dan Tarif Dasar Listrik (TDL) dianggap bukan solusi tepat. Untuk menyelesaikan masalah beban subsidi yang semakin membengkak, Fraksi PKS menawarkan tiga solusi untuk pemerintah.
Demikian disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR Mustafa Kamal, sesaat setelah Rapat Koordinasi (Rakor) Fraksi PKS yang mengagendakan pembahasan subsidi BBM dan TDL di Jakarta, kemarin.
“Yang pertama Pemerintah perlu mempercepat program konversi BBM ke Gas, melanjutkan kebijakan untuk menata infrastruktur penggunaan gas, dan tidak mengurangi subsidi BBM,” katanya melalui siaran pers Fraksi PKS.
Menurut dia, Indonesia adalah negeri kaya gas alam, tetapi Pemerintah jutsru mengekspor gas tersebut ke luar negeri. Padahal selain ramah lingkungan, menggunakan gas baik untuk transportasi, pembangkit listrik, industri dan rumah tangga jelas lebih hemat karena biayanya murah.
Solusi kedua, kebijakan terhadap BBM perlu dibarengi dengan kebijakan pengelolaan energi listrik yang kuat terkait kebijakan tarif (price), sehingga mencapai angka kelayakan untuk penggunaan geothermal dan batubara sebagai sumber energi pembangkit listrik.
Mustafa mencontohkan, untuk membangkitkan listrik dengan menggunakan batubara, biayanya jauh lebih murah dibanding dengan menggunakan BBM, menggunakan batubara biayanya sekitar Rp503/KWh, sedangkan bila menggunakan BBM, diperlukan biaya Rp2200/KWh.
Yang ketiga, lanjut Mustafa, untuk mengatasi beban anggaran, Pemerintah bisa mengambil dana sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2011. “Menurut catatan kami, ada kurang lebih 13 persen dari APBN 2011, atau sekitar Rp95 triliun yang bisa didayagunakan untuk menyiapkan infrastruktur pengalihan BBM ke Gas,” ujarnya.
Demikian disampaikan oleh Ketua Fraksi PKS DPR Mustafa Kamal, sesaat setelah Rapat Koordinasi (Rakor) Fraksi PKS yang mengagendakan pembahasan subsidi BBM dan TDL di Jakarta, kemarin.
“Yang pertama Pemerintah perlu mempercepat program konversi BBM ke Gas, melanjutkan kebijakan untuk menata infrastruktur penggunaan gas, dan tidak mengurangi subsidi BBM,” katanya melalui siaran pers Fraksi PKS.
Menurut dia, Indonesia adalah negeri kaya gas alam, tetapi Pemerintah jutsru mengekspor gas tersebut ke luar negeri. Padahal selain ramah lingkungan, menggunakan gas baik untuk transportasi, pembangkit listrik, industri dan rumah tangga jelas lebih hemat karena biayanya murah.
Solusi kedua, kebijakan terhadap BBM perlu dibarengi dengan kebijakan pengelolaan energi listrik yang kuat terkait kebijakan tarif (price), sehingga mencapai angka kelayakan untuk penggunaan geothermal dan batubara sebagai sumber energi pembangkit listrik.
Mustafa mencontohkan, untuk membangkitkan listrik dengan menggunakan batubara, biayanya jauh lebih murah dibanding dengan menggunakan BBM, menggunakan batubara biayanya sekitar Rp503/KWh, sedangkan bila menggunakan BBM, diperlukan biaya Rp2200/KWh.
Yang ketiga, lanjut Mustafa, untuk mengatasi beban anggaran, Pemerintah bisa mengambil dana sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2011. “Menurut catatan kami, ada kurang lebih 13 persen dari APBN 2011, atau sekitar Rp95 triliun yang bisa didayagunakan untuk menyiapkan infrastruktur pengalihan BBM ke Gas,” ujarnya.
()
