SBY: Negara boleh miskin, tapi rakyat jangan

Sindonews.com - Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) terus menggerus keuangan negara. Namun, jika subsidi tersebut dilepas, maka banyak rakyat yang akan terimbas.

Pertimbangan di atas yang membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam rapat terbatas membuat sebuah inisiatif untuk tetap memberikan subsidi BBM kepada masyarakat miskin.

"Maka sumber anggarannya harus kita pastikan dari sumber yang tepat dan dalam konteks ini, mau tidak mau spending atau anggaran untuk kementerian lembaga yaitu negara atau pemerintah harus kita kurangi," tegas SBY di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/2/2012).

Dia menambahkan, tidak jadi masalah jika anggaran Kementerian Lembaga (K/L) tersebut dikurangi untuk menutup beban subsidi, asal beban tersebut tidak dilimpahkan pada masyarakat. "Kalau kita akan mengalami kesulitan atau kantong kita agak kempes, biarkan kantong yang kempes itu adalah negara atau pemerintah, jangan rakyat, utamanya rakyat yang miskin," kata SBY.

"Maksud saya, kalau (memang) kita harus menghadapi kenaikan BBM ini dan (maka) akibatnya kita harus memberikan bantuan kepada masyarakat kita, utamanya masyarakat miskin ini," tambahnya.

Lebih jauh dia mengatakan, proyek-proyek ataupun belanja yang tidak perlu dapat ditunda. "Apakah proyek, pengeluaran apapun. Jangan sampai proyek seperti ini proyek as usual, belanja gedung belanja operasional dan pembangunan proyek yang bisa kita tunda jangan lantas seoalah-olah kita biarkan," tuturnya.

Karenanya, dia mengimbau adanya penyesuaian antara lembaga pusat dan daerah. "Bukan hanya pemerintah tapi juga lembaga negara non pemerintah. Memang agak rumit sedikit tapi harus kita ambil karena kita memerlukan sumber untuk BLSM," tukas dia. (bro)