Aviliani : Rakyat tak butuh BLT
Aviliani : Rakyat tak butuh BLT
A
A
A
Sindonews.com - Upaya pemerintah menekan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap stabilitas ekonomi dan supaya tidak memberatkan masyarakat kelas bawah dengan melakukan bantuan langsung tunai (BLT). Pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Aviliani menyarankan agar pemerintah tidak usah mengadakan program BLT lagi.
"Kenaikan ini memang akan berdampak tetapi sebenarnya pemerintah tidak perlu melakukan BLT seperti itu. Seharusnya lebih banyak ke infrastruktur dan transportasi umum," ujarnya kepada Sindonews saat ditemui di sela-sela rapat MP3EI di kantor Bappenas, Menteng, di Jakarta, Jumat (24/2/2012).
Pengamat yang baru menyelesaikan gelar Doktor ini menjelaskan bahwa program bantuan langsung tunai tersebut kurang efektif jika dilakukan tanpa ada kemajuan cepat dalam perbaikan dan pembangunan infrastruktur.
"Karena masyarakat kalau ditanya di daerah, yang lebih menjadi masalah aksesibilitas dari pada dari rumah ke tempat bekerja dari pada hanya BLT yang sifatnya hanya sementara dan tidak efektif sebenarnya karena begitu dapat BLT Rp200 ribu langsung habis," jelasnya.
Begitu juga halnya dengan transportasi, Aviliani mengatakan jika transportasi umum tidak diberikan subsidi untuk menjaga tarifnya supaya tidak naik, maka BLT pun terasa percuma. "Jadi percuma kasih BLT tapi transportasi umum tarifnya tetap naik jauh, sehingga tidak nutup," tegasnya.
Sebelumnya seusai menggelar rapat dengan beberapa menteri di Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa sempat mengatakan, walaupun nantinya akan ada kenaikan harga bahan bakar minyak akan tetapi program bantuan ke masyarakat miskin tetap dilanjutkan.
"Program kemiskinan itu tentu jadi perhatian kita, harus ada perlindungan sosial untuk masyarakat tersebut, jadi tetap akan kita berikan kompensasi ke masyarakat miskin entah bagaimanapun caranya," pungkas Hatta. (ank)
"Kenaikan ini memang akan berdampak tetapi sebenarnya pemerintah tidak perlu melakukan BLT seperti itu. Seharusnya lebih banyak ke infrastruktur dan transportasi umum," ujarnya kepada Sindonews saat ditemui di sela-sela rapat MP3EI di kantor Bappenas, Menteng, di Jakarta, Jumat (24/2/2012).
Pengamat yang baru menyelesaikan gelar Doktor ini menjelaskan bahwa program bantuan langsung tunai tersebut kurang efektif jika dilakukan tanpa ada kemajuan cepat dalam perbaikan dan pembangunan infrastruktur.
"Karena masyarakat kalau ditanya di daerah, yang lebih menjadi masalah aksesibilitas dari pada dari rumah ke tempat bekerja dari pada hanya BLT yang sifatnya hanya sementara dan tidak efektif sebenarnya karena begitu dapat BLT Rp200 ribu langsung habis," jelasnya.
Begitu juga halnya dengan transportasi, Aviliani mengatakan jika transportasi umum tidak diberikan subsidi untuk menjaga tarifnya supaya tidak naik, maka BLT pun terasa percuma. "Jadi percuma kasih BLT tapi transportasi umum tarifnya tetap naik jauh, sehingga tidak nutup," tegasnya.
Sebelumnya seusai menggelar rapat dengan beberapa menteri di Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa sempat mengatakan, walaupun nantinya akan ada kenaikan harga bahan bakar minyak akan tetapi program bantuan ke masyarakat miskin tetap dilanjutkan.
"Program kemiskinan itu tentu jadi perhatian kita, harus ada perlindungan sosial untuk masyarakat tersebut, jadi tetap akan kita berikan kompensasi ke masyarakat miskin entah bagaimanapun caranya," pungkas Hatta. (ank)
()
Explore More