Permen ESDM ganjal target ekspor hasil tambang
Sabtu, 25 Februari 2012 - 12:00 WIB
Permen ESDM ganjal target ekspor hasil tambang
A
A
A
Sindonews.com - Seiring dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ESDM No.7 tahun 2012 tentang peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral ternyata dimungkinkan menggangu ekspor yang ditetapkan pemerintah, yang sebelumnya ditargetkan sebesar USD230 miliar.
Sebagaimana yang tertera pada pasal 21 dalam Permen tersebut dikatakan, bahwa pemegang IUP operasi produksi dan IPR yang diterbitkan sebelum berlakunya Permen itu dilarang untuk menjual bijih (raw material atau ore) mineral ke luar negeri dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan sejak berlakunya Permen tersebut.
"Ini artinya ekspor barang setengah jadi beberapa hasil tambang kita tidak bisa diekspor dan hal ini bisa mengganggu target ekspor yang sudah ditetapkan oleh pemerintah," ungkap Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur dalam keterangan tertulisnya beberapa waktu lalu di Jakarta.
Menurut Natsir, pada prinsipnya Kadin mendukung peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral tersebut. Sehingga hilirisasi minerba di Indonesia bisa segera terealisasi.
Namun, perlu diperhatikan juga mengenai UU No.4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara yang dimana ekspor hasil komoditas sampai 2014, di lain pihak dipercepat dengan adanya Permen ESDM No.7 tahun 2012.
"Indonesia bisa kehilangan potensial lost 20 persen dari target yang sudah ditetapkan, yakni sekitar USD46 miliar," tegasya.
Sejauh ini, Kadin sangat menyayangkan kehilangan potensial lost tersebut, sehingga Kadin mengharapkan pemerintah melakukan koordinasi antara Kemendag, Kementerian ESDM dan Kemenkeu guna mempertahankan target yang telah ditetapkan agar kinerja ekspor nasional tetap baik seperti tahun lalu yang mencapai USD203,62 miliar. (san)
Sebagaimana yang tertera pada pasal 21 dalam Permen tersebut dikatakan, bahwa pemegang IUP operasi produksi dan IPR yang diterbitkan sebelum berlakunya Permen itu dilarang untuk menjual bijih (raw material atau ore) mineral ke luar negeri dalam jangka waktu paling lambat tiga bulan sejak berlakunya Permen tersebut.
"Ini artinya ekspor barang setengah jadi beberapa hasil tambang kita tidak bisa diekspor dan hal ini bisa mengganggu target ekspor yang sudah ditetapkan oleh pemerintah," ungkap Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur dalam keterangan tertulisnya beberapa waktu lalu di Jakarta.
Menurut Natsir, pada prinsipnya Kadin mendukung peningkatan nilai tambah mineral melalui kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral tersebut. Sehingga hilirisasi minerba di Indonesia bisa segera terealisasi.
Namun, perlu diperhatikan juga mengenai UU No.4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara yang dimana ekspor hasil komoditas sampai 2014, di lain pihak dipercepat dengan adanya Permen ESDM No.7 tahun 2012.
"Indonesia bisa kehilangan potensial lost 20 persen dari target yang sudah ditetapkan, yakni sekitar USD46 miliar," tegasya.
Sejauh ini, Kadin sangat menyayangkan kehilangan potensial lost tersebut, sehingga Kadin mengharapkan pemerintah melakukan koordinasi antara Kemendag, Kementerian ESDM dan Kemenkeu guna mempertahankan target yang telah ditetapkan agar kinerja ekspor nasional tetap baik seperti tahun lalu yang mencapai USD203,62 miliar. (san)
()
