BLT hanya sebagai kampanye Pemerintah
BLT hanya sebagai kampanye Pemerintah
A
A
A
Sindonews.com - Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang digunakan pemerintah guna meminimalisir dampak dari kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) nampaknya menuai penolakan dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua DPR Anis Matta mengungkapkan pilihan pemerintah memberikan BLT sebagai kompensasi yang sudah mulai direncanakan, dinilai hanya sebagai bentuk kampanye oleh pemerintah.
"BLT hanya sebagai kampanye sedangkan harga bahan pokok kebutuhan masyarakat pasti akan naik," tutur Anis yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kepada Wartawan di DPR, Jakarta, Rabu (29/2/2012).
Anis menilai pemerintah harusnya dapat lebih cerdas dalam menghadapi persoalan, pasalnya kenaikan BBM ini bisa diantisipasi sejak dua tahun lalu. "Pemerintah harusnya dapat lebih cerdas. Kita tidak mau ikut ambil resiko kepada rakyat, kenaikan BBM tidak hanya membuat kenaikan harga tapi bisa terciptanya konflik sosial," tandasnya.
Dalam berita sebelumnya hal senada juga dikatakan oleh Politikus Partai Dmokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Rieke Diah Pitaloka. Menurutnya, program pemerintah memberikan BLT sebagai kompensasi, sebagai bentuk pencitraan pemerintah.
"BLT sebagai kompensasi dari kenaikan BBM hanya sebagai pencitraan dari pemerintah. BLT itu dari mana? Kalau hasil utang maka harus dibayar, lalu pakai uang siapa? Ya dari uang rakyat, itu pembodohan publik. Nanti kan yang membayar juga rakyat, itu hanya pencitraan," ucapnya. (ank)
"BLT hanya sebagai kampanye sedangkan harga bahan pokok kebutuhan masyarakat pasti akan naik," tutur Anis yang juga Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kepada Wartawan di DPR, Jakarta, Rabu (29/2/2012).
Anis menilai pemerintah harusnya dapat lebih cerdas dalam menghadapi persoalan, pasalnya kenaikan BBM ini bisa diantisipasi sejak dua tahun lalu. "Pemerintah harusnya dapat lebih cerdas. Kita tidak mau ikut ambil resiko kepada rakyat, kenaikan BBM tidak hanya membuat kenaikan harga tapi bisa terciptanya konflik sosial," tandasnya.
Dalam berita sebelumnya hal senada juga dikatakan oleh Politikus Partai Dmokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Rieke Diah Pitaloka. Menurutnya, program pemerintah memberikan BLT sebagai kompensasi, sebagai bentuk pencitraan pemerintah.
"BLT sebagai kompensasi dari kenaikan BBM hanya sebagai pencitraan dari pemerintah. BLT itu dari mana? Kalau hasil utang maka harus dibayar, lalu pakai uang siapa? Ya dari uang rakyat, itu pembodohan publik. Nanti kan yang membayar juga rakyat, itu hanya pencitraan," ucapnya. (ank)
()
Explore More