NU desak kenaikan BBM dibatalkan
Senin, 05 Maret 2012 - 20:53 WIB
NU desak kenaikan BBM dibatalkan
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah diminta mengkaji ulang rencana menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siroj mengungkapkan sebisa mungkin rencana kenaikan harga yang sudah dilaporkan ke Dewan Perwakkilan Rakyat (DPR) tidak direalisasikan, karena akan semakin membebani rakyat.
"Harga BBM kalau bisa jangan dinaikkan. Sebisa mungkin Pemerintah harus mencari jalan keluar lain, agar rakyat tidak semakin terbebani," kata Kiai Said di Jakarta, Senin (5/3/2012).
Jika nantinya Pemerintah memang harus menaikkan harga BBM, keputusan tersebut diharapkan merupakan pilihan terakhir dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.
"Kalau memang sudah sangat terpaksa, artinya jika subsidi dianggap akan semakin memberatkan, maka tidak masalah. Tapi itu harus pilihan terakhir," tambahnya tegas.
Terkait rencana Pemerintah memberikan kompensasi atas kenaikan harga BBM, Kiai Said meminta agar disalurkan dalam bentuk yang lebih mendidik, semisal pemberian modal kerja, tambahan subsidi pendidikan dan peningkatan kesejahteraan rakyat lainnya.
"Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak mendidik. Kami tidak setuju kalau nantinya BBM terpaksa dinaikkan, tetapi kompensasinya diberikan berbentuk BLT," ujar Kiai Said.
Pemerintah berencana menaikkan harga BBM, dengan alasan subsidi yang saat ini diberikan terlampau besar dan memberatkan APBN. Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia sudah melapor ke DPR terkait rencana kenaikan harga BBM tersebut, namun belum memutuskan besaran kenaikan harganya. (ank)
"Harga BBM kalau bisa jangan dinaikkan. Sebisa mungkin Pemerintah harus mencari jalan keluar lain, agar rakyat tidak semakin terbebani," kata Kiai Said di Jakarta, Senin (5/3/2012).
Jika nantinya Pemerintah memang harus menaikkan harga BBM, keputusan tersebut diharapkan merupakan pilihan terakhir dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan.
"Kalau memang sudah sangat terpaksa, artinya jika subsidi dianggap akan semakin memberatkan, maka tidak masalah. Tapi itu harus pilihan terakhir," tambahnya tegas.
Terkait rencana Pemerintah memberikan kompensasi atas kenaikan harga BBM, Kiai Said meminta agar disalurkan dalam bentuk yang lebih mendidik, semisal pemberian modal kerja, tambahan subsidi pendidikan dan peningkatan kesejahteraan rakyat lainnya.
"Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak mendidik. Kami tidak setuju kalau nantinya BBM terpaksa dinaikkan, tetapi kompensasinya diberikan berbentuk BLT," ujar Kiai Said.
Pemerintah berencana menaikkan harga BBM, dengan alasan subsidi yang saat ini diberikan terlampau besar dan memberatkan APBN. Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia sudah melapor ke DPR terkait rencana kenaikan harga BBM tersebut, namun belum memutuskan besaran kenaikan harganya. (ank)
()
