Pemerintah & DPR harus samakan perhitungan BBM
Jum'at, 09 Maret 2012 - 18:17 WIB
Pemerintah & DPR harus samakan perhitungan BBM
A
A
A
Sindonews.com - Pembahasan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) antara pemerintah dan DPR yang belum selesai. Salah satu politisi senior Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Fuad Bawazier mengimbau pemerintah untuk menyamakan proses penghitungan subsidi BBM dengan DPR.
"Cara menghitung subsidinya itu tolong ada metode perhitungan subsidi BBM yang disepakati oleh DPR, pemerintah dan publik supaya satu bahasa. Ini kan metode perhitungannya beda-beda, banyak yang aneh, artinya misalnya kalau ada kebijakan naik, wah subsidinya naik seperti beban pemerintah," ungkapnya kepada wartawan di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (9/3/2012).
Hal ini membuat banyak pihak yang beranggapan bahwa langkah pemerintah untuk menaikkan harga BBM dirasa kurang tepat. Ini dirasa tidak sesuai dengan kondisi sumber daya alam Indonesia serta kemampuan ekonomi msyarakat Indonesia.
Dia juga menambahkan, sebenarnya masalah menaikkan harga BBM bukan satu-satunya jalan. Pemerintah bisa meminimalisir lewat pembenahan alokasi anggaran.
"Masih banyak alternatifnya seperti halnya alokasi anggarannya dibenerin, yang tidak penting-penting itu dihilangin saja kan tidak ada masalah. Misalnya pembelian pesawat," tandasnya. (ank)
"Cara menghitung subsidinya itu tolong ada metode perhitungan subsidi BBM yang disepakati oleh DPR, pemerintah dan publik supaya satu bahasa. Ini kan metode perhitungannya beda-beda, banyak yang aneh, artinya misalnya kalau ada kebijakan naik, wah subsidinya naik seperti beban pemerintah," ungkapnya kepada wartawan di DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (9/3/2012).
Hal ini membuat banyak pihak yang beranggapan bahwa langkah pemerintah untuk menaikkan harga BBM dirasa kurang tepat. Ini dirasa tidak sesuai dengan kondisi sumber daya alam Indonesia serta kemampuan ekonomi msyarakat Indonesia.
Dia juga menambahkan, sebenarnya masalah menaikkan harga BBM bukan satu-satunya jalan. Pemerintah bisa meminimalisir lewat pembenahan alokasi anggaran.
"Masih banyak alternatifnya seperti halnya alokasi anggarannya dibenerin, yang tidak penting-penting itu dihilangin saja kan tidak ada masalah. Misalnya pembelian pesawat," tandasnya. (ank)
()
