Pemerintah fokus program hilirisasi tambang
Pemerintah fokus program hilirisasi tambang
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah tetap fokus menjalankan program hilirisasi industri pertambangan kendati ada keraguan dari kalangan pengusaha akan kemungkinan realisasi program tersebut.
”Pemerintah serius menjalankan program ini (hilirisasi tambang). Jadi, kepentingan saya adalah kepentingan nasional. Kepada teman-teman pengusaha juga berpikir jangan mengeksploitasi besar-besaran,” tegas Menteri Perindustrian MS Hidayat di Jakarta kemarin.
Hidayat menegaskan, langkah itu sesuai dengan Undang- Undang (UU) Menarl dan Batu Bara (Minerba) Nomor 4/2009. Pengerukan yang saat ini dilakukan oleh sejumlah perusahaan tambang, lanjutnya, mendorong eksploitasi hasil tambang sebelum UU tersebut berlaku efektif, yakni saat ekspor barang mentah pertambangan dilarang.
”Mereka melakukan pengerukan 24 jam.Disinyalir,dalam setahun bisa ekspor 20 juta ton.Padahal, dari perhitungan kami,deposit iron orekita hanya 100 juta ton. Jadi, dalam lima tahun bisa habis,”tegasnya.
Hidayat menjelaskan,Menteri ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 07/2012 guna memberhentikan ekspor di 2014 mendatang. ”Tadinya saya punya pemikiran, agar menjelang implementasi UU Minerba, bisa dilakukan dengan pemberlakuan bea keluar atas ekspor mentah barang tambang. Konsep berpikirnya sama, kami ingin secepatnya.
Menyongsong implementasi UU pada 2014 nanti,”jelasnya. Menurutnya, bea keluar bisa saja diterapkan, guna menghindari eksploitasi berlebihan yang dilakukan oleh perusahaan tambang. Seperti diketahui, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mengusulkan agar bea keluar bahan mentah hasil tambang mineral dan batu bara bisa diterapkan,yakni sebesar 25 persen pada 2012 dan naik menjadi 50 persen di 2013. ”Saya harap, Kemendag dapat mengakomodasi rencana usulan bea keluar dari Kemenperin terhadap beberapa komoditas.
Yang juga sejalan dengan Permen Nomor 07/2012. Kebijakan ini dalam rangka mendukung hilirisasi yang dicanangkan Kemenperin,” ungkapnya. Terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengaku, pihaknya ragu ekspor hasil tambang bisa dihentikan secara menyeluruh pada 2014. ”Kalau tahun 2014, saya ragu.
Tahun 2014 bisa hentikan ekspor sepenuhnya sulit karena untuk menghasilkan nilai tambah, investor harus membangun pabrik yang akan mengolah ke produk jadi.Sedangkan, untuk membangun pabrik butuh waktu dua hingga tiga tahun,”ujar Sofjan.
”Pemerintah serius menjalankan program ini (hilirisasi tambang). Jadi, kepentingan saya adalah kepentingan nasional. Kepada teman-teman pengusaha juga berpikir jangan mengeksploitasi besar-besaran,” tegas Menteri Perindustrian MS Hidayat di Jakarta kemarin.
Hidayat menegaskan, langkah itu sesuai dengan Undang- Undang (UU) Menarl dan Batu Bara (Minerba) Nomor 4/2009. Pengerukan yang saat ini dilakukan oleh sejumlah perusahaan tambang, lanjutnya, mendorong eksploitasi hasil tambang sebelum UU tersebut berlaku efektif, yakni saat ekspor barang mentah pertambangan dilarang.
”Mereka melakukan pengerukan 24 jam.Disinyalir,dalam setahun bisa ekspor 20 juta ton.Padahal, dari perhitungan kami,deposit iron orekita hanya 100 juta ton. Jadi, dalam lima tahun bisa habis,”tegasnya.
Hidayat menjelaskan,Menteri ESDM telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 07/2012 guna memberhentikan ekspor di 2014 mendatang. ”Tadinya saya punya pemikiran, agar menjelang implementasi UU Minerba, bisa dilakukan dengan pemberlakuan bea keluar atas ekspor mentah barang tambang. Konsep berpikirnya sama, kami ingin secepatnya.
Menyongsong implementasi UU pada 2014 nanti,”jelasnya. Menurutnya, bea keluar bisa saja diterapkan, guna menghindari eksploitasi berlebihan yang dilakukan oleh perusahaan tambang. Seperti diketahui, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah mengusulkan agar bea keluar bahan mentah hasil tambang mineral dan batu bara bisa diterapkan,yakni sebesar 25 persen pada 2012 dan naik menjadi 50 persen di 2013. ”Saya harap, Kemendag dapat mengakomodasi rencana usulan bea keluar dari Kemenperin terhadap beberapa komoditas.
Yang juga sejalan dengan Permen Nomor 07/2012. Kebijakan ini dalam rangka mendukung hilirisasi yang dicanangkan Kemenperin,” ungkapnya. Terpisah, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengaku, pihaknya ragu ekspor hasil tambang bisa dihentikan secara menyeluruh pada 2014. ”Kalau tahun 2014, saya ragu.
Tahun 2014 bisa hentikan ekspor sepenuhnya sulit karena untuk menghasilkan nilai tambah, investor harus membangun pabrik yang akan mengolah ke produk jadi.Sedangkan, untuk membangun pabrik butuh waktu dua hingga tiga tahun,”ujar Sofjan.
()
Explore More