Golkar anggap BLT bukan solusi

Sindonews.com - Rencana pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diajukan pemerintah dipandang tidak menguntungkan masyarakat, sehingga lebih baik diganti dengan program jangka panjang, seperti pembangunan infrastruktur jalan.

”Bila kompensasi kenaikan BBM ini tetap diberikan, kita Partai Golkar akan menolaknya karena tidak menguntung kan masyarakat. Harusnya, kompensasi kenaikan BBM bukan dalam bentuk BLT, namun pembangunan infrastruktur seperti jalan. Ini lebih produktif dalam jangka panjang,” ujar Kepala Bidang Koperasi dan UKM DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto saat di Malang, Senin 12 Maret 2012.

Menurutnya, selama ini BLT hanya menjadi alat politik yang menguntungkan partai tertentu saja. BLT dalam jangka panjang tidak menguntungkan masyarakat karena kompensasi yang sifatnya sesaat saja. Sehingga, pola tersebut harus diubah menjadi kompensasi yang sifatnya produktif dalam jangka panjang.

Dia menyarankan pemerintah memberikan kompensasi dalam bentuk program fasilitas industri dan pembangunan sarana infrastruktur jalan. Sebab, selama ini harga berbagai macam kebutuhan pokok terlalu mahal karena buruknya akses jalan di berbagai daerah.

Dia mencontohkan, harga buah manggis dari petani di Bogor, Jawa Barat hanya Rp5.000/kilogram, namun ketika masuk ke supermarket di Jakarta, harganya bisa mencapai Rp25.000/kilogram.

”Nah, kemana Rp20.000-nya? Ini karena akses jalan yang buruk jadi harganya tinggi ketika jatuh di konsumen,” ungkapnya.

Dia berharap pemerintah mengevaluasi kebijakan mengenai BLT tersebut.Selain dalam jangka panjang tidak produktif secara ekonomi,juga kurang mendidik masyarakat. Harusnya, masyarakat diajarkan jiwa kewirausahaan.

Sementara itu, Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Malang Choirul Anam mengatakan, BLT tidak akan mampu menutupi kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, setelah ada kenaikan BBM. Apalagi, BLT hanya diberikan selama beberapa bulan saja.

Pihaknya sangat berharap ada subsidi silang kepada petani dan nelayan. Sebab, biaya produksi dipastikan akan meningkat, seiring kenaikan harga BBM. Ini membuat petani maupun nelayan terancam rugi dalam jangka panjang bila tidak ada kebijakan yang lebih baik.

”Harga ikan akan cenderung tetap, tapi biaya produksi seiring kenaikan BBM akan lebih tinggi. Petani juga, biaya produksi juga akan makin tinggi dan harga jual produk pertanian naiknya rendah, bahkan lambat. Ini harus ada subsidi silang kepada nelayan dan petani,” ungkapnya. (bro)