Kompensasi BBM untuk jaga produktivitas

Sindonews.com – Perhatian lebih kepada masyarakat miskin dan mereka yang rentan terkena dampak dahsyat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) harus benar-benar tepat sasaran.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron berharap alokasi anggaran untuk proyek infrastruktur yang sudah dicanangkan dan bantuan lainnya dari pemerintah berdampak positif terhadap guncangan yang akan terjadi pasca kenaikan harga BBM.Bantuan ini juga diharapkan bisa menjaga capaian tingkat kesejahteraan masyarakat. ”Golongan masyarakat miskin ini yang perlu perhatian lebih besar,” ujarnya saat panen raya manggis di Desa Susukan Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, akhir pekan lalu.

Politikus Partai Demokrat ini berharap, bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) yang diberikan sebagai sebagai kompensasi kenaikan harga BBM oleh pemerintah tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari. Namun, bisa dalam bentuk bantuan untuk menggerakan usaha kecil menengah milik masyarakat.Dalam bidang pertanian misalnya, bantuan bisa berupa alat pertanian atau sarana pembudidayaan ikan untuk para nelayan.

Bagi dunia pertanian, lanjut dia, rencana kenaikan harga BBM diakui cukup membebani para petani. Namun, hal tersebut bisa saja diatasi dengan subsidi pertanian yang berkesinambungan. ”Pemerintah sudah memberikan bantuan benih, pupuk, dan lain-lain. Subsidi pupuk mencapai Rp15 triliun,” katanya. Sementara itu, para nelayan, sangat membutuhkan kompensasi atas kenaikan harga BBM.

Pasalnya, penggunaan BBM bisa mencapai 70 persen dari total biaya produksi nelayan. Kompensasinya, pemerintah perlu memikirkan untuk memberikan es balok gratis pada nelayan. ”Nelayan membelinya Rp15 ribu per balok. Kalau itu dilakukan kan sama saja akan mengurangi biaya operasionalnya,” ujarnya. Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan, politik anggaran pemerintah semakin berpihak pada petani.

Dari tahun ke tahun alokasi anggaran untuk pertanian dalam APBN semakin meningkat. ”Alokasi anggaran pertanian di APBN makin hari makin besar. Artinya politik anggaran makin berpihak pada petani,” kata Anas. Hal ini menunjukan komitmen pemerintah dalam pembangunan pertanian khususnya peningkatan kesejahteraan petani.

Partainya akan terus mendorong peningkatan anggaran dan keberpihakan pada pertanian. Anas mengapresiasi pemerintah yang terus meningkatkan Harga pembelian pemerintah (HPP) untuk beras. Setiap tahun, HPP beras naik cukup signifikan. ”Sekarang HPP Rp6.600,ini naik cukup tajam. Ini adalah terobosan agar para petani kesejahteraannya meningkat,”ujarnya.