DPRD Blitar minta program alternatif untuk gakin

Sindonews.com - DPRD Kota Blitar mendesak pemerintah daerah untuk segera membuat program alternatif untuk menghadapi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) 1 April mendatang. Hal itu untuk mengurangi beban ekonomi yang berdampak langsung kepada masyarakat, terutama keluarga miskin (gakin).

“Harus ada terobosan langkah secepatnya. Semacam bantuan langsung tunai atau padat karya," ujar Anggota Komisi II DPRD Kota Blitar Soewoko kepada wartawan, Selasa (20/3/2012).

Mengacu pengalaman yang sudah terjadi, efek domino dari kenaikan harga BBM tidak bisa dihindarkan. Harga kebutuhan pokok (sembako) akan ikut merangkak naik. Sebagaimana hukum alam, belum ada harga BBM tidak mempengaruhi harga kebutuhan dasar manusia.

Begitu juga dengan biaya jasa transportasi umum, kata Soewoko, juga akan mengikuti. Hal serupa juga terjadi pada dunia industri. Harga bahan baku dan ongkos produksi juga akan ikut meningkat.

Pada kondisi tersebut, menurut Soewoko, masyarakat yang berada dalam kelompok miskinlah yang paling merasakan. “Keniscayaan tersebut hanya bisa diredam dengan peningkatan daya beli. Ini yang perlu dipikirkan pemerintah. Bentuk dan teknisnya seperti apa," terangnya.

Dalam data terdahulu, jumlah keluarga miskin (gakin) di wilayah Kota Blitar mencapai 4.825 kepala keluarga (KK). Angka ini mengacu jumlah penerima program beras untuk masyarakat miskin (raskin) di 21 kelurahan.

Pada saat proses pendistribusian (raskin), petugas lapangan menemukan 9.000 gakin baru. Angka baru tersebut diluar data gakin yang tercatat di dinas terkait. Seiring dengan pembuatan program alternatif tersebut, Soewoko meminta Pemkot untuk melakukan validasi data secara ulang.

Selain alasan jangan sampai ada warga miskin yang lolos dari perhatian pemerintah, semua gakin tersebut calon penerima program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Program pengganti BLT ini sebagai konsekuensi pemerintah dari kenaikan harga BBM.

“Sebab dampak kenaikan harga BBM ini rawan menimbulkan gejolak sosial yang luas. Jadi semua warga yang membutuhkan jangan sampai terlewatkan. Bila perlu, jika anggaran dari pemerintah pusat kurang sebaiknya ditambah dari APBD," pungkasnya.

Sekretaris Daerah Kota Blitar Ichwanto enggan menanggapi apa yang dikemukakan legislatif. Ichwanto hanya mengatakan, terkait BLSM pihaknya belum menerima petunjuk pelaksanaan dan tertulis (juklak dan juknis). “Untuk itu kita tidak berandai-andai. Kita tunggu juklak dan juknisnya dulu," ujarnya. (bro)