Harga BBM naik, tambah kemiskinan

Sindonews.com - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Cirebon memprediksi jumlah warga miskin di Kota Cirebon bertambah tahun ini. Penambahan jumlah warga miskin itu akibat naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) yang diberlakukan pemerintah.

Kepala Bidang Sosial Budaya, Bappeda Kota Cirebon Iing Daiman mengatakan, penambahan jumlah penduduk miskin di Kota Cirebon ini merupakan yang terbesar jika program pemerintah dalam bentuk kompensasi kenaikan BBM tidak tepat sasaran.

Dia menyebutkan, berdasarkan hasil pendataan sosial ekonomi daerah (PSED) yang dilaksanakan Bappeda Kota Cirebon bersama Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sedikitnya 66.536 jiwa dari total sekitar 296.000 warga Kota Cirebon masuk dalam kategori miskin.

Dari 66.536 anggota rumah tangga sasaran (RTS) yang miskin, 2.833 jiwa di antaranya tergolong sangat miskin. Sementara 34.940 anggota RTS tergolong miskin dan 28.765 anggota RTS sisanya tercatat mendekati miskin.

“Kenaikan BBM dimungkinkan memicu peningkatan jumlah warga miskin di Kota Cirebon. Faktor ini diperparah jika program kompensasi BBM tidak tepat sasaran. Yang seharusnya menerima ternyata justru tidak dapat atau sebaliknya,” kata dia, Kamis, 22 Maret 2012.

Menurut dia, kenaikan BBM akan memengaruhi daya beli masyarakat terutama bagi masyarakat yang saat ini terdata sangat miskin. Golongan itu akan menjadi semakin terpuruk ketika harga bahan kebutuhan pokok naik seiring dengan kenaikan harga BBM.

Begitu juga dengan warga lainnya yang tergolong miskin dan mendekati miskin. Status kemiskinan mereka bisa jadi turun dan hal itu memperburuk kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal tersebut kemudian diperburuk dengan distribusi bantuan tidak cukup baik hingga menyebabkan masyarakat miskin justru tidak memperoleh apapun.

Dia mengakui, fenomena miskin jadi-jadian atau mengaku-aku miskin sering kali dijumpai setiap program bantuan pemerintah diluncurkan.

“Dalam masyarakat kita ada kecenderungan mindset bantuan itu hanya charity atau sumbangan dari pemerintah. Hingga memunculkan orang-orang yang mengaku miskin dan merasa layak dibantu, padahal sebenarnya mereka lebih mampu dibanding orang miskin yang asli,” papar dia.

Karena itu, kata dia, hal tersebut yang dipandangnya sebagai salah satu kekurangan dalam bantuan program pemerintah. Dia mengungkapkan, program bantuan pemerintah selama ini hanya bersifat memanjakan, salah satunya program yang akan diluncurkan sebagai kompensasi BBM yakni bantuan langsung tunai (BLT).

“Sebaiknya program kompensasi BBM sifatnya yang mendorong masyarakat mandiri seperti bantuan modal dengan pelatihan maupun pendampingan. Dengan begitu, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dan pada akhirnya tidak memboroskan anggaran pemerintah,” tandas dia.

Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Cirebon M Korneli mengakui fenomena yang terjadi di masyarakat. Kenaikan harga BBM juga dikhawatirkan akan menambah pengangguran baru. Setiap tahun saja, ribuan orang di Kota Cirebon tercatat sebagai pencari kerja.

“Kalau didasarkan data pembuat kartu kuning, ada sekitar 7.000-8.000 orang setiap tahunnya datang ke Dinsosnakertrans untuk mencari peluang kerja. Mereka lebih banyak lulusan SMA, sekalipun tak sedikit di antaranya berstatus pendidikan sarjana,” kata dia.

Dia menyebutkan, jumlah pencari kerja selalu meningkat setiap tahun. Sayangnya, penyerapan kerja bagi warga Kota Cirebon sampai kini belum optimal. (bro)