Kebijakan energi perlu pembaruan

Sindonews.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana mengatakan, transformasi terkait kebijakan energi harus dilakukan agar anggaran negara tidak membengkak di masa mendatang.

Dia mengatakan, momen pembahasan Rancangan APBN Perubahan 2012 merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan transformasi dari kebijakan subsidi terutama energi untuk bahan bakar minyak (BBM). Menurut Armida, dengan harga minyak dunia yang tidak dapat diprediksi dan alokasi subsidi BBM yang terbatas membuat posisi pemerintah sulit untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

Untuk itu, dia menegaskan transformasi harus dilakukan melalui program konversi bahan bakar gas (BBG), sehingga pengguna subsidi terbesar dari sektor transportasi dapat segera beralih kepada pemanfaatan energi gas.

“Kita siapkan bersama-sama yaitu konversi BBG. Dan kita harus segera reform, sehingga angkutan umum, barang dan penumpang mempunyai opsi memakai BBG,” katanya ditemui di kantornya, Jakarta, Senin 26 Maret 2012.

Dengan adanya percepatan proses transformasi tersebut, pengguna premium dan solar bersubsidi akan makin terbatas, sehingga pemanfaatan BBM dapat digunakan kepada masyarakat yang membutuhkan. “Ini PR (pekerjaan rumah) kita, tapi kita pernah melakukan transformasi minyak tanah kepada gas. Walaupun itu harus dilakukan dengan susah payah,” kata Armida.

Dengan demikian, Armida mengatakan pemerintah tidak akan merasa berat untuk menaikkan harga BBM apabila sektor transportasi umum telah dipersiapkan secara maksimal.

Dia mengungkapkan, selama ini masalah terkait subsidi BBM menjadi masalah karena publik transportasi di kota besar seperti Jakarta belum terpenuhi dengan baik. Apalagi saat ini sarana infrastruktur jalan makin terbatas dibandingkan peningkatan jumlah produksi kendaraan bermotor.

Sementara, di tempat yang sama, ekonom Bank Pembangunan Asia (ADB) Changyong Rhee mengatakan sudah saatnya alokasi subsidi BBM dikurangi dan pemerintah melakukan upaya untuk tidak bergantung kepada energi minyak.

“Saat ini subsidi untuk energi di negara Asia sangat besar, bahkan mengalahkan anggaran belanja modal. Untuk itu, pemerintah perlu mengembangkan green technology dalam mendorong perekonomian,” katanya.

Dia mengatakan, pertumbuhan ekonomi perlu untuk kepada prolingkungan. Alasannya, menurut Changyong Rhee, selama ini adanya kerusakan lingkungan dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang terjadi secara berkesinambungan.

Di tempat terpisah, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjadjono Partowidagdo membantah klaim beberapa pihak yang menyebutkan pemerintah masih mempunyai uang sisa sebesar Rp97,95 triliun yang bisa digunakan untuk menambal defisit APBN, sehingga tidak perlu menaikkan harga BBM.

Data tersebut berasal dari asumsi mantan Kepala Bappenas Kwik Kian Gie. Asumsi tersebut dijadikan Fraksi PDIP untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi mulai 1 April mendatang. Asumsi tersebut dihitung berdasarkan konsumsi BBM sebesar 63 miliar liter per tahun dengan harga BBM Rp4.500/liter dan harga keekonomian Rp9.000/liter. Harga minyak yang dipakai menurut asumsi APBN-P yakni USD105/barel. (bro)