Paripurna kenaikan BBM ditunda
Paripurna kenaikan BBM ditunda
A
A
A
Sindonews.com - Kebijakan pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang semula direncanakan pengambilan keputusan kenaikan BBM pada tanggal 29 Maret terancam akan ditunda hingga Jumat 30 Maret 2012.
Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, keputusan kenaikan BBM akan diambil melalui rapat paripurna pada tanggal 30 Maret. Pasalnya hal itu merupakan permintaan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR.
"Secara resmi kemarin Banggar mengirim surat kepada pimpinan dewan untuk meminta diagendakan tanggal 30 Maret 2012," tutur Pramono Anung di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2012).
Dia menerangkan penundaan tersebut karena masih banyak perbedaan pendapat di antara fraksi-fraksi di DPR, terutama besaran subsidi. "Masih ada perbedaan pendapat dari beberapa fraksi terutama terhadap besaran subsidi yang berbeda angkanya," ucapnya.
Politikus PDI Perjuangan ini mengaku besok akan dibawa ke rapat Bamus, kalau tidak ada persoalan maka kenaikan BBM akan diparipurnakan pada hari Jumat. "Besok Bamus saya yang memimpin. Mudah-mudahan tidak ada persoalan dan bisa di paripurnakan pada hari Jumat," tandasnya.
Seperti diketahui pada berita sebelumnya pembahasan subsidi energi antara pemerintah dan Banggar DPR berujung pada dua opsi. Opsi pertama adalah, anggaran subsidi energi secara keseluruhan dengan jumlah sebesar Rp225 triliun.
Secara rinci terdiri dari subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp137 triliun, kemudian subsidi listrik sebesar Rp64,9 triliun, cadangan resiko fiskal sebesar Rp23,9 triliun dan Rp30,6 triliun untuk kompensasi.
Sedangkan opsi kedua adalah, subsidi BBM sebesar Rp178 triliun, subsidi listrik Rp64,9 triliun dan Rp23,9 triliun untuk cadangan resiko fiskal. Pada opsi kedua, pasal 7 ayat 6 di UU APBN 2012 tidak dihapuskan, dengan kata lain, pemerintah tidak boleh menaikkan harga BBM. (ank)
Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, keputusan kenaikan BBM akan diambil melalui rapat paripurna pada tanggal 30 Maret. Pasalnya hal itu merupakan permintaan dari Badan Anggaran (Banggar) DPR.
"Secara resmi kemarin Banggar mengirim surat kepada pimpinan dewan untuk meminta diagendakan tanggal 30 Maret 2012," tutur Pramono Anung di DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2012).
Dia menerangkan penundaan tersebut karena masih banyak perbedaan pendapat di antara fraksi-fraksi di DPR, terutama besaran subsidi. "Masih ada perbedaan pendapat dari beberapa fraksi terutama terhadap besaran subsidi yang berbeda angkanya," ucapnya.
Politikus PDI Perjuangan ini mengaku besok akan dibawa ke rapat Bamus, kalau tidak ada persoalan maka kenaikan BBM akan diparipurnakan pada hari Jumat. "Besok Bamus saya yang memimpin. Mudah-mudahan tidak ada persoalan dan bisa di paripurnakan pada hari Jumat," tandasnya.
Seperti diketahui pada berita sebelumnya pembahasan subsidi energi antara pemerintah dan Banggar DPR berujung pada dua opsi. Opsi pertama adalah, anggaran subsidi energi secara keseluruhan dengan jumlah sebesar Rp225 triliun.
Secara rinci terdiri dari subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp137 triliun, kemudian subsidi listrik sebesar Rp64,9 triliun, cadangan resiko fiskal sebesar Rp23,9 triliun dan Rp30,6 triliun untuk kompensasi.
Sedangkan opsi kedua adalah, subsidi BBM sebesar Rp178 triliun, subsidi listrik Rp64,9 triliun dan Rp23,9 triliun untuk cadangan resiko fiskal. Pada opsi kedua, pasal 7 ayat 6 di UU APBN 2012 tidak dihapuskan, dengan kata lain, pemerintah tidak boleh menaikkan harga BBM. (ank)
()
Explore More