Kurang perhatian, UMKM butuh dukungan

Sindonews.com - Kendati digadang-gadang sebagai pilar ekonomi nasional, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dinilai kurang mendapat perhatian dari pemerintah.

Pemerintah dinilai kurang menyalurkan bantuan bagi UMKM, meskipun terbukti mampu bertahan dan menopang perekonomian nasional di saat krisis pada tahun 1998/1999 dan krisis finansial global pada 2008/2009. Kini, dikaitkan dengan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) mulai 1 April, sektor UMKM dikhawatirkan bakal terimbas secara negatif.

“Kini sektor UMKM menghadapi tantangan besar, menyusul keputusan pemerintah menaikkan harga BBM,” ujar Ketua Dewan Direktur Centre for Information and Development Studies (CIDES) Rohmad Hadiwijoyo dalam sebuah diskusi di Jakarta kemarin.

Rohmad berharap, pemerintah memberi dukungan agar perkembangan UMKM yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional tidak terganggu.
Bantuan pemerintah, kata dia, antara lain dapat berupa dukungan promosi, baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, pemerintah diharapkan lebih mengembangkan berbagai pelatihan bagi UMKM. Iklim usaha yang mendorong UMKM lebih kreatif dan lebih efisien pun menurut dia perlu ditumbuhkan sehingga mampu menghasilkan produk dan jasa yang kompetitif, tidak hanya untuk pasar lokal tetapi juga secara global.

Terlepas dari itu, Rohmad meyakini UMKM akan tetap bertahan meski terjadi kenaikan harga BBM. Kelenturan daya tahan UMKM, kata dia, disebabkan oleh produknya yang berupa barang konsumsi dan jasa yang dekat dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, lanjut dia,pelaku usaha UMKM pada umumnya memanfaatkan sumber daya lokal.

Namun, Rohmad meminta pemerintah tetap memperhatikan UMKM mengingat pentingnya peran sektor usaha ini dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Menurut Rohmad, kontribusi UMKM terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) nasional mencapai 55,6 persen dan terhadap investasi mencapai 52,89 persen. Selain itu UMKM juga menyumbangkan devisa sebesar Rp183,8 triliun atau 20 persen dari cadangan devisa.

“Saat ini tercatat ada 51,3 juta unit UMKM atau 99,91 persen dari total pelaku usaha di Indonesia. Sektor ini mampu menyerap 90,9 juta tenaga kerja, atau 97,1 persen dari serapan tenaga kerja nasional,” kata Rohmad. Pendapat senada diungkapkan Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fadhil Hasan.D ia juga mendesak perlunya dukungan pemerintah pada sektor UMKM.

Menurutnya, pemerintah harus memberikan kemudahan kredit, investasi, dan infrastruktur untuk pelaku bisnis UMKM. “Harusnya pemerintah memperluas program-program kredit usaha rakyat (KUR) agar lebih mudah diakses,” tegas Fadhil. Dia juga mengatakan bahwa dukungan terhadap UMKM perlu ditingkatkan karena kenaikan harga BBM per 1 April mendatang imbasnya diperkirakan besar sekali terhadap sektor ini, dalam segala bidang usaha.

Hal tersebut dibenarkan oleh Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan Arief Budimanta.Menurut dia, imbas terbesar dari kenaikan harga BBM akan dirasakan oleh pelaku usaha UMKM. Kenaikan harga BBM akan memengaruhi biaya produksi, dan beberapa UMKM menurut dia terancam mengalami kebangkrutan.

“Harga BBM naik akan membuat biaya produksi meningkat, sedangkan tidak ada bantuan pemerintah untuk UMKM,” kata Arief. Arief menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah serius dalam memantapkan sektor UMKM. Padahal,UMKM adalah bagian dari strategi peningkatan perekonomian nasional.