Pemerintah enggan larang mobil mewah pakai premium
Pemerintah enggan larang mobil mewah pakai premium
A
A
A
Sindonews.com - Perbedaan harga jual yang jauh antara Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan nonsubsidi membuat masyarakat akan semakin enggan untuk mengkonsumsi bensin biru tersebut. Sehingga tidak heran jika BBM bersubsidi juga dinikmati oleh mobil mewah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, pemerintah tidak dapat melarang mobil-mobil mewah tersebut menggunakan BBM bersubsidi.
"Membatasi dasarnya apa? Kita mau menaikkan saja ributnya setengah mati," tegas Hatta di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (3/4/2012).
Hatta melanjutkan, pemerintah tidak dapat secara sepihak membatasi konsumsi premium untuk mobil-mobil mewah. "Kalau dibuat Permen, nanti ada yang merasa didiskriminasi," tambahnya.
Meski begitu, menurut Hatta, pemerintah memang menginginkan masyarakat mampu tidak menggunakan BBM bersubsidi.
"Kasihan masyarakat bawah kita yang uang APBN tersedot luar biasa ke situ. Kalau tidak ada penambahan kuota saja, tetap 40 juta maka Rp5 triliun kita keluarkan tiap bulan. Belum lagi kalau kuotanya bertambah, kalau dia berpindah bisa sampai 7-10 juta kiloliter (kl) nambahnya. Berapa ratus triliun kita harus keluarkan?" tambah Hatta.
Lebih jauh dia mengungkapkan, memang ada pemikiran untuk meminta kendaraan-kendaraan tertentu agar tidak beralih ke BBM bersubsidi. "Tapi kalau dilarang kan tidak ada dasarnya," kata Hatta.
"Kita pelajari dulu bagaimana mengatur tapi yang paling penting, kalau kawan-kawan wartawan menyorot ada kendaraan mewah menggunakan BBM bersubsidi terus ditulis, kawan-kawan wartawan begitu secara sosial mungkin mereka akan malu. Perlu ada kesadaran yang tinggi," tukas Hatta. (ank)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan, pemerintah tidak dapat melarang mobil-mobil mewah tersebut menggunakan BBM bersubsidi.
"Membatasi dasarnya apa? Kita mau menaikkan saja ributnya setengah mati," tegas Hatta di Kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (3/4/2012).
Hatta melanjutkan, pemerintah tidak dapat secara sepihak membatasi konsumsi premium untuk mobil-mobil mewah. "Kalau dibuat Permen, nanti ada yang merasa didiskriminasi," tambahnya.
Meski begitu, menurut Hatta, pemerintah memang menginginkan masyarakat mampu tidak menggunakan BBM bersubsidi.
"Kasihan masyarakat bawah kita yang uang APBN tersedot luar biasa ke situ. Kalau tidak ada penambahan kuota saja, tetap 40 juta maka Rp5 triliun kita keluarkan tiap bulan. Belum lagi kalau kuotanya bertambah, kalau dia berpindah bisa sampai 7-10 juta kiloliter (kl) nambahnya. Berapa ratus triliun kita harus keluarkan?" tambah Hatta.
Lebih jauh dia mengungkapkan, memang ada pemikiran untuk meminta kendaraan-kendaraan tertentu agar tidak beralih ke BBM bersubsidi. "Tapi kalau dilarang kan tidak ada dasarnya," kata Hatta.
"Kita pelajari dulu bagaimana mengatur tapi yang paling penting, kalau kawan-kawan wartawan menyorot ada kendaraan mewah menggunakan BBM bersubsidi terus ditulis, kawan-kawan wartawan begitu secara sosial mungkin mereka akan malu. Perlu ada kesadaran yang tinggi," tukas Hatta. (ank)
()
Explore More