Pemerintah lambat benahi kawasan perbatasan
Senin, 09 April 2012 - 16:21 WIB
Pemerintah lambat benahi kawasan perbatasan
A
A
A
Sindonews.com - Keinginan para pelaku usaha anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) yang tertarik untuk segera menanamkan investasinya di daerah kawasan perbatasan. Terkendala dengan lambatnya izin yang dikeluarkan oleh pemerintah yang membuat para investor kerap mengurungkan niatnya.
“Perizinan untuk membangun rumit dan lambat karena kawasan perbatasan masuk dalam kategori Kawasan Strategis Nasional yang penggunaan ruangnya dikendalikan oleh pemerintah pusat,” ucap Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Koordinator Wilayah Tengah Endang Kesumayadi, dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (9/4/2012).
Atas kendala tersebut, Kadin meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa untuk memberikan keputusan atau kebijakan yang tepat untuk serius membangun kawasan perbatasan.
“Selama ini kami berkoordinasi dengan badan pemerintah yang mengelola kawasan perbatasan, tetapi mereka tidak bisa memastikan karena semuanya bergantung pada arahan Menko Perekonomian,” ungkap Endang.
Dirinya juga menilai, semakin cepat arahan tentang pelayanan perizinan ini dapat diterbitkan, semakin cepat kawasan perbatasan dapat terbangun, semakin besar pula dukungan perkuatan terhadap konsep MP3EI dari aspek ketahanan investasi dan semakin cepat pula masyarakat perbatasan dapat ditingkatkan kesejahteraannya.
“Kami berharap Menko Perekonomian dapat memberikan keputusan dan langkah konkret dalam memberikan kemudahan layanan perizinan, khususnya izin prinsip untuk pembangunan berbagai fasilitas di kawasan perbatasan. Penegasan Menko Perekonomian itu kami harapkan mencakup ke instansi mana kami harus mengurus izin prinsip tersebut, berapa lama proses waktunya, serta persyaratan administrasi apa saja yang harus dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku,” harapnya.
Pihak Kadin juga menerangkap kesiapan para pelaku usaha ini juga terkendala dengan minimnya fasilitas dan infrastruktur ditambah lagi belum tersedia jaringan listrik, telekomunikasi dan air bersih.
Para pelaku usaha anggota Kadin juga menyatakan kesiapan untuk melakukan investasi dalam waktu dekat dengan membangun pelabuhan darat (dry port), kawasan industri, kawasan komersil dan perumahan, pengolahan kelapa sawit, crumb rubber (industri pengolahan karet), industri alat-alat pendukung industri kelapa sawit, karet, tambang, hotel dan restoran, ekowisata bahari, cold storage dan pergudangan.
Hal ini menurut Endang guna memudahkan perdagangan, sehingga sangat penting untuk membangun dry port di kawasan perbatasan. Karena selain guna memperkecil kesenjangan membanjirnya produk negara asing di kawasan RI, dengan adanya dry port, aktifitas perdagangan diantara kedua negara akan lebih terkontrol baik.
“Kami harapkan pemerintah bisa jeli dan bersedia memberikan perlakuan khusus, karena aturan yang diberlakukan pusat, pada kenyataannya tidak bisa diterapkan di kawasan perbatasan,” pungkasnya. (ank)
“Perizinan untuk membangun rumit dan lambat karena kawasan perbatasan masuk dalam kategori Kawasan Strategis Nasional yang penggunaan ruangnya dikendalikan oleh pemerintah pusat,” ucap Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Koordinator Wilayah Tengah Endang Kesumayadi, dalam siaran persnya di Jakarta, Senin (9/4/2012).
Atas kendala tersebut, Kadin meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa untuk memberikan keputusan atau kebijakan yang tepat untuk serius membangun kawasan perbatasan.
“Selama ini kami berkoordinasi dengan badan pemerintah yang mengelola kawasan perbatasan, tetapi mereka tidak bisa memastikan karena semuanya bergantung pada arahan Menko Perekonomian,” ungkap Endang.
Dirinya juga menilai, semakin cepat arahan tentang pelayanan perizinan ini dapat diterbitkan, semakin cepat kawasan perbatasan dapat terbangun, semakin besar pula dukungan perkuatan terhadap konsep MP3EI dari aspek ketahanan investasi dan semakin cepat pula masyarakat perbatasan dapat ditingkatkan kesejahteraannya.
“Kami berharap Menko Perekonomian dapat memberikan keputusan dan langkah konkret dalam memberikan kemudahan layanan perizinan, khususnya izin prinsip untuk pembangunan berbagai fasilitas di kawasan perbatasan. Penegasan Menko Perekonomian itu kami harapkan mencakup ke instansi mana kami harus mengurus izin prinsip tersebut, berapa lama proses waktunya, serta persyaratan administrasi apa saja yang harus dipenuhi sesuai peraturan yang berlaku,” harapnya.
Pihak Kadin juga menerangkap kesiapan para pelaku usaha ini juga terkendala dengan minimnya fasilitas dan infrastruktur ditambah lagi belum tersedia jaringan listrik, telekomunikasi dan air bersih.
Para pelaku usaha anggota Kadin juga menyatakan kesiapan untuk melakukan investasi dalam waktu dekat dengan membangun pelabuhan darat (dry port), kawasan industri, kawasan komersil dan perumahan, pengolahan kelapa sawit, crumb rubber (industri pengolahan karet), industri alat-alat pendukung industri kelapa sawit, karet, tambang, hotel dan restoran, ekowisata bahari, cold storage dan pergudangan.
Hal ini menurut Endang guna memudahkan perdagangan, sehingga sangat penting untuk membangun dry port di kawasan perbatasan. Karena selain guna memperkecil kesenjangan membanjirnya produk negara asing di kawasan RI, dengan adanya dry port, aktifitas perdagangan diantara kedua negara akan lebih terkontrol baik.
“Kami harapkan pemerintah bisa jeli dan bersedia memberikan perlakuan khusus, karena aturan yang diberlakukan pusat, pada kenyataannya tidak bisa diterapkan di kawasan perbatasan,” pungkasnya. (ank)
()
