Wirausaha RI masih jauh tertinggal
Jum'at, 13 April 2012 - 10:20 WIB
Wirausaha RI masih jauh tertinggal
A
A
A
Sindonews.com – Jumlah wirausaha di Indonesia baru mencapai 0,24 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Angka tersebut terbilang masih minim untuk bisa membawa perekonomian bangsa mandiri.
Kepala Perwakilan BI Serang Andang Setyobudi mengatakan, menurut sosiolog David McClelland suatu negara bisa makmur bila ada pengusaha sedikitnya dua persen dari jumlah penduduk.
"Namun data empiris menunjukkan, jumlah wirausaha di Indonesia masih rendah yakni 0,24 persen dari jumlah penduduk," ungkap Andang di Serang, Kamis (12/4/2012) malam.
Andang menilai, jumlah wirausaha di Indonesia ini berbeda dibandingkan dengan beberapa negara maju. Ia mencontohkan, jumlah wirausaha di Amerika Serikat sebanyak 11,5 persen, Singapura 7,2 persen, Thailand 4,1 persen, dan Korea Selatan empat persen.
Oleh karena itu, meningkatkan jumlah wirausaha merupakan hal yang penting sebagai solusi menanggulangi pengangguran. Merilis data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 6,56 persen atau 11,3 juta jiwa dari 171,74 juta jiwa angkatan kerja.
Sedangkan di Banten, mencapai 13,06 persen atau sekira satu juta jiwa dari 7,69 juta angkatan kerja. "Salah satu penyebab kondisi ini karena mindset generasi muda yang ingin menjadi pegawai. Sementara lapangan kerja sektor formal terbatas," tegasnya.
Menurutnya, pengembangan UMKM bukan hanya tugas BI yang saat ini tidak lagi bisa memberikan bantuan modal. Namun akan tetap berusaha menjadi jembatan pelaku usaha dengan bank yang mempunyai dana usaha. "Bagi yang tidak punya agunan, akan kami fasilitasi," imbuhnya.
Selain itu, BI mendorong pemerintah daerah untuk segera membuat perusahaan penjamin kredit daerah (PPKD) untuk mengatasi masalah agunan masyarakat untuk mendapatkan modal usaha.
Wakil Ketua Komisi XI DPRD Zulkieflimansyah menilai, salah satu kendala dalam berwirausaha adalah permodalan. Oleh karena itu, konsentrasi BI adalah mendorong perbankan menggulirkan modal untuk para pencari kerja.
"BI memang tidak lagi bisa memberikan modal usaha. Namun harus menjadi fasilitator pengembangan wirausaha, terutama di Banten," ujarnya.
Yayasan Mitra Anak Bangsa berkomitmen untuk memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan jiwa wirausaha. "Pelatihan ini umum dan diberikan kepada berbagai jenis kalangan wirausaha," ujar Najib Hamas, Ketua Yayasan Mitra Anak Bangsa.
Namun, lanjutnya, akan diupayakan untuk memberikan pelatihan dengan konsep one spirite product. "Pelatihan berbasis cluster, kemudian kami memfasilitasi masyarakat untuk mendapat modal dari program corporate social responsibility (CSR) dari BI dan bank lain," tutupnya.
Kepala Perwakilan BI Serang Andang Setyobudi mengatakan, menurut sosiolog David McClelland suatu negara bisa makmur bila ada pengusaha sedikitnya dua persen dari jumlah penduduk.
"Namun data empiris menunjukkan, jumlah wirausaha di Indonesia masih rendah yakni 0,24 persen dari jumlah penduduk," ungkap Andang di Serang, Kamis (12/4/2012) malam.
Andang menilai, jumlah wirausaha di Indonesia ini berbeda dibandingkan dengan beberapa negara maju. Ia mencontohkan, jumlah wirausaha di Amerika Serikat sebanyak 11,5 persen, Singapura 7,2 persen, Thailand 4,1 persen, dan Korea Selatan empat persen.
Oleh karena itu, meningkatkan jumlah wirausaha merupakan hal yang penting sebagai solusi menanggulangi pengangguran. Merilis data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 6,56 persen atau 11,3 juta jiwa dari 171,74 juta jiwa angkatan kerja.
Sedangkan di Banten, mencapai 13,06 persen atau sekira satu juta jiwa dari 7,69 juta angkatan kerja. "Salah satu penyebab kondisi ini karena mindset generasi muda yang ingin menjadi pegawai. Sementara lapangan kerja sektor formal terbatas," tegasnya.
Menurutnya, pengembangan UMKM bukan hanya tugas BI yang saat ini tidak lagi bisa memberikan bantuan modal. Namun akan tetap berusaha menjadi jembatan pelaku usaha dengan bank yang mempunyai dana usaha. "Bagi yang tidak punya agunan, akan kami fasilitasi," imbuhnya.
Selain itu, BI mendorong pemerintah daerah untuk segera membuat perusahaan penjamin kredit daerah (PPKD) untuk mengatasi masalah agunan masyarakat untuk mendapatkan modal usaha.
Wakil Ketua Komisi XI DPRD Zulkieflimansyah menilai, salah satu kendala dalam berwirausaha adalah permodalan. Oleh karena itu, konsentrasi BI adalah mendorong perbankan menggulirkan modal untuk para pencari kerja.
"BI memang tidak lagi bisa memberikan modal usaha. Namun harus menjadi fasilitator pengembangan wirausaha, terutama di Banten," ujarnya.
Yayasan Mitra Anak Bangsa berkomitmen untuk memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan jiwa wirausaha. "Pelatihan ini umum dan diberikan kepada berbagai jenis kalangan wirausaha," ujar Najib Hamas, Ketua Yayasan Mitra Anak Bangsa.
Namun, lanjutnya, akan diupayakan untuk memberikan pelatihan dengan konsep one spirite product. "Pelatihan berbasis cluster, kemudian kami memfasilitasi masyarakat untuk mendapat modal dari program corporate social responsibility (CSR) dari BI dan bank lain," tutupnya.
()
