Wapres minta KUR diperluas ke desa-desa

Sindonews.com - Wakil Presiden (Wapres) Boediono mengharapkan program kredit usaha rakyat (KUR) diperluas hingga ke desa-desa melalui unit-unit perbankan.

Tentunya, perbankan diminta proaktif menjadikan penerima KUR sebagai nasabah. Pemerintah daerah juga diminta proaktif membimbing usaha-usaha yang membutuhkannya, dengan demikian perekonomian rakyat menjadi kuat.

“Pemerintah akan terus melanjutkan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (PNPM) karena sangat efektif membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Wapres dalam pertemuan dengan perwakilan Kelompok Sosial Masyarakat (KSM) PNPM, penyuluh Keluarga Berencana (KB), kader Posyandu, petugas kesehatandan penerima KUR se-Sumatera Utara (Sumut) di Desa Hinalang, Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun, Sabtu 14 April 2012.

Dia mengemukakan, program PNPM merupakan program pemerintah yang dinilai berhasil dalam mengatasi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Program PNPM merupakan program andalan pemerintah saat ini.

Secara umum hasil pelaksanaannya bagus sehingga pemerintah menilai perlu untuk melanjutkannya sebagai salah satu program untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Wapres yang didamping Ibu Herawati Boediono, dan Menteri Koordinator (Menko) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) R Agung Laksono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh, Menteri Perhubungan (Menhub) EE Mangindaan dan sejumlah pejabat kementerian mengungkapkan, secara umum PNPM mampu mengatasi kebutuhan pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Kunci keberhasilan program PNPM adalah pelaksanaannya harus melibatkan masyarakat, mulai dari perencanaan hingga proyek yang dibutuhkan masyarakat dikerjakan.

Secara khusus Wapres berharap para penggiat PNPM untuk menjaga supaya pelaksanaan program tersebut berjalan dengan baik, dan dapat terus dilanjutkan dalam jangka panjang. Pada pertemuan ini juga dihadiri mantan Menteri Pertanian Bungaran Saragih, Bupati Simalungun Jopinus Ramli (JR) Saragih dan sekitar 5.000 warga dari berbagai kelompok masyarakat.

Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho melaporkan masih banyak daerah tertinggal yang tersebar di sejumlah kabupaten, seperti Dairi, Nias, Pakpak Bharat dan Tapanuli Tengah yang membutuhkan perhatian pemerintah melalui program pengembangan infrastruktur, termasuk PNPM. Jumlah anggaran PNPM di Sumut tahun ini yang mencapai Rp642 miliar lebih untuk 33 kabupaten/kota, serta 420 kecamatan.

“Pemerintah Provinsi Sumut terus berupaya meningkatkan pembangunan daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan yang dilaksanakan, termasuk dengan dilaksanakannya program pemerintah PNPM di sejumlah daerah melalui pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” paparnya.

Bupati Simalungun JR Saragih menyampaikan kegembiraan masyarakat Simalungun atas kehadiran Wapres dan rombongan yang diharapkan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat daerah ini.

Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Simalungun, Wapres dan rombongan juga melakukan peninjauan infrastruktur yang dibangun melalui program PNPM, seperti sarana air bersih di Desa Hinalang, Kecamatan Purba, dan pelayanan kesehatan di Puskesmas Tiga Runggu, berdialog dengan masyarakat serta melakukan pertemuan dengan kalangan pendidikan di SMA Plus Raya.

Pada dialog dengan berbagai kalangan masyarakat,Wapres menerima banyak harapan dan permintaan masyarakat Simalungun baik dari kalangan petani, petugas kesehatan, kader posyandu dan para pelaku usaha kecil.

Petugas kesehatan dan kader Posyandu mengharapkan peningkatan kesejahteraan mereka penambahan petugas penyuluh KB. Sedangkan para petani mengharapkan adanya bantuan kredit usaha kecil serta ternak kerbau, dan dari masyarakat pemerintah diharapkan meningkatan alokasi dana PNPM.

Dalam kunjungannya di SMA Plus Raya, Wapres Boediono juga memberikan bantuan berupa komputer dan proyektor. Sedangkan Kemendikbud memberikan bantuan anggaran Rp2,7 miliar untuk beasiswa miskin, rehabilitasi kelas baru dan laboratorium.

Kabag Humas Setdakab Pemkab Simalungun M Andreas Simamora mengatakan, KUR yang diberikan kepada 15 pelaku UKM berasal dari Bank BNI, Bank BTN, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, BRI dengan total KUR yang diserahkan Rp1,1 miliar lebih. (bro)