KUD di Sulsel akan kembali diaktifkan

Sindonews.com - Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Sulawesi Selatan (Sulsel) pada tahun ini, akan kembali mengaktifkan Koperasi Unit Desa (KUD) yang ada di sejumlah daerah.

Berdasarkan catatan Dekopin, hingga tahun ini jumlah koperasi yang ada di Sulsel sebanyak 7.479 unit termasuk koperasi pegawai, PNS dan TNI/Polri. Dari jumlah tersebut sekitar 60 persen sulit beroperasi alias tidak sehat dan didominasi oleh KUD.

Ketua Dekopin Sulsel, Hamid Basma mengatakan untuk kembali menggerakan KUD tersebut, pihaknya akan mengoptimalkan asetnya seperti gudang untuk keperluan penampungan barang-barang logistik. Seperti kebutuhan pokok dan barang-barang konsumsi lainnya.

Menurut dia, nantinya gudang koperasi tersebut dijadikan seperti koperasi mart atau minimarket untuk memenuhi kebutuhan pokok warga sekitar. "Nantinya koperasi akan menjual gula, beras, tepung terigu dan minyak goreng dan kebutuhan lainnya," paparnya.

Hamid menjelaskan, karena segmen pasarnya adalah masyarakat pedesaan, maka diupayakan harga-harga barang lebih murah dari harga biasanya. "Caranya, kami bekerjasama dengan beberapa distributor supaya diberikan harga spesial untuk kebutuhan warga sekitar," jelasnya.

Selain itu, setelah tiga tahun koperasi bisa berjalan normal, nanti semua potensi hasil pertanian yang dimiliki masing-masing daerah akan dipasarkan di koperasi tersebut. "Nantinya, koperasi akan membeli hasil-hasil pertanin milik petani. Seperti jagung, cengkeh, coklat serta produk-produk lainnya," paparnya.

Makanya menurut dia, untuk merealisasikan rencana tersebut, Dekopin mulai mendata gudang-gudang milik KUD yang ada di daerah. "Kapasitas gudang yang layak digunakan untuk depo ini sekitar 1.000 ton. April ini, kami mulai melakukan rehabilitasi. Bekerjasama dengan koperasi Korpri Sulsel," sebutnya.

Hamid menyebutkan, saat ini Dekopin sudah mendata sejumlah gudang di beberapa daerah. Seperti Jeneponto, Takalar, Bulukumba dan beberapa daerah lainnya. "Tentu penggunaan gudang mereka ada hitungannya dan saling menguntungkan," paparnya.

Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UMK Sulsel, M Yamin mengatakan koperasi yang masih bisa diselamatkan akan dibantu oleh pemerintah. "Dalam hal pengembangan sumber daya manusia," jelasnya.

Namun koperasi yang sudah sulit dihidupkan, akan dibubarkan. Hanya segala kewajiban pengurus terhadap anggotanya, lebih dulu diselesaikan. "Tidak bisa bubar begitu saja, mereka harus selesaikan dulu tanggung jawabnya," pungkasnya. (bro)