PDIP: Pembatasan BBM, pemerintah tidak konsisten

Sindonews.com - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai tidak tepat jika pemerintah mengatakan pemakaian BBM bersubsidi hanya dinikmati kalangan menengah ke atas. Pasalnya kebijakan pemerintah terkait BBM bersubsidi sudah tepat sasaran.

"Ini sudah tepat sasaran jika dilihat dari penghasilan masyarakat. 74 persen yang memakai BBM bersubsidi berpenghasilan 3,5 juta kebawah," tutur anggota Komisi XI dari PDIP, Dolfie Palit saat jumpa pers di DPR, Jakarta, Senin (23/4/2012).

Selain itu, pemerintah terkesan memaksakan agar masyarakat beralih dari pemakaian BBM bersubsidi ke pertamax. "Posisinya mengesankan bahwa ada tendensi pemaksaan pada masyarakat untuk menggunakan BBM tidak bersubsidi," pungkasnya.

Dolfie menengarai tidak ada keseriusan pemerintah mempertanyakan bahwa kenapa pemerintah tidak melanjutkan proses pemberlakuan konversi dari bahan bakar minyak ke bahan bakar gas. "Pemerintah ternyata tidak konsisten beralih dari BBM ke gas," tandasnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan program pengendalian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akan direalisasikan. Rencananya 1 Mei akan dimulai dengan mobil dinas pemerintah, BUMN dan BUMD, selanjutnya akan diberlakukan untuk mobil dengan kapasitas mesin 1500 CC.

"Kita tunggu aturan resmi. Begitu ada aturan resmi pemerintah (24 April), rencananya tujuh hari kemudian (1 Mei) kendaraan pemerintah BUMN, BUMD beralih ke pertamax," ujar Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Evita Legowo, di Jakarta, Senin (23/4/2012). (bro)