Sulsel belum siap terapkan pembatasan BBM
Rabu, 25 April 2012 - 14:15 WIB
Sulsel belum siap terapkan pembatasan BBM
A
A
A
Sindonews.com - Pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang akan dilakukan pemerintah, untuk kendaraan dinas hingga kendaraan diatas 1.500 cc awal Mei mendatang. Hal ini dinilai belum akan berhasil jika diterapkan di Sulawesi Selatan (Sulsel). Alasannya, sarana dan prasarana yang belum memadai.
Ketua Bidang Gas Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak Bumi dan Gas (Hiswana Migas) Makassar, Ilham Rasyid mengatakan, penerapan pembatasan itu malah akan membuat kecurangan baru di masyarakat hingga berujung pada tingginya angka penimbunan BBM.
“Yakin dan percaya, akan banyak akal masyarakat untuk mentaktisi aturan baru tersebut, jika diberi pilihan, ketimbang melakukan pembatasan BBM bersubsidi, lebih baik pemerintah menaikkan harga BBM walau ini malah akan berdampak besar, tetapi tidak akan membuat rancu,” ujarnya, Rabu (25/4/2012).
Pembatasan BBM bersubsidi diartikan oleh Hiswana Migas sebagai penambahan modal baru. Pasti akan ada alat tambahan yang digunakan di SPBU untuk menggolongan kendaraan yang masuk zona non subsidi. Sementara saat ini, 60 persen SPBU di Sulsel masih belum memungkinkan melakukan pembatasan BBM.
Hampir sepaham dengan Ilham Rasyid, Direktur Eksekutif Forum Studi Energi dan Lingkungan (Fosil) Sulsel Anwar Lasapa juga tidak setuju dengan adanya pembatasan BBM bagi kendaraan 1.500 cc keatas. Dia malah menganjurkan pemerintah untuk melakukan konvensi minyak ke gas saja.
“Pembatasan BBM bersubsidi, tidak akan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar dari fosil (minyak), pemerintah seharusnya lebih fokus pada rencana konvensi minya ke gas, dimana gas bumi Indonesia lebih besar ketimbang minyak yang makin tipis,” jelasnya.
Jika pemerintah tetap ngotot akan melakukan pembatasan BBM bersubsidi, Fosil Sulsel rencananya akan mengikuti program tersebut dengan membentuk posko aduan bagi masyarakat yang merasa keberatan dan dirugikan. “Saya sangat yakin, peraturan ini tidak akan berjalan efektif,” imbuhnya.
Walau berbagai pihak merasa kurang percaya diri akan rencana pemerintah itu, tidak dengan Pertamina. Kepala Sales Representatif Wilayah 2 Pertamina Region VII Makassar Ahmad Tohir sangat yakin aturan baru tersebut akan berjalan sesuai rencana yang ada.
“Kami memang belum menerima protap (prosedur tetap) pelaksanaannya di lapangan, namun jika telah dibicarakan oleh pemerintah pusat, kami yakin penerapannya akan mudah, jika diterapkan di sini (Sulsel) kami akan minta bantuan Pemda (Pemerintah Daerah) dan Kepolisian,” ujarnya.
Saat dikonfirmasi, Ahmad Tohir sedang melaksanakan pertemuan antar pimpinan Pertamina di Kenari Tower Hotel untuk membicarakan soal rencana pemerintah melakukan pembatasan BBM bersubsidi tersebut. Pertemuan itu sekaligus digunakan untuk sosialisasi. (ank)
Ketua Bidang Gas Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak Bumi dan Gas (Hiswana Migas) Makassar, Ilham Rasyid mengatakan, penerapan pembatasan itu malah akan membuat kecurangan baru di masyarakat hingga berujung pada tingginya angka penimbunan BBM.
“Yakin dan percaya, akan banyak akal masyarakat untuk mentaktisi aturan baru tersebut, jika diberi pilihan, ketimbang melakukan pembatasan BBM bersubsidi, lebih baik pemerintah menaikkan harga BBM walau ini malah akan berdampak besar, tetapi tidak akan membuat rancu,” ujarnya, Rabu (25/4/2012).
Pembatasan BBM bersubsidi diartikan oleh Hiswana Migas sebagai penambahan modal baru. Pasti akan ada alat tambahan yang digunakan di SPBU untuk menggolongan kendaraan yang masuk zona non subsidi. Sementara saat ini, 60 persen SPBU di Sulsel masih belum memungkinkan melakukan pembatasan BBM.
Hampir sepaham dengan Ilham Rasyid, Direktur Eksekutif Forum Studi Energi dan Lingkungan (Fosil) Sulsel Anwar Lasapa juga tidak setuju dengan adanya pembatasan BBM bagi kendaraan 1.500 cc keatas. Dia malah menganjurkan pemerintah untuk melakukan konvensi minyak ke gas saja.
“Pembatasan BBM bersubsidi, tidak akan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar dari fosil (minyak), pemerintah seharusnya lebih fokus pada rencana konvensi minya ke gas, dimana gas bumi Indonesia lebih besar ketimbang minyak yang makin tipis,” jelasnya.
Jika pemerintah tetap ngotot akan melakukan pembatasan BBM bersubsidi, Fosil Sulsel rencananya akan mengikuti program tersebut dengan membentuk posko aduan bagi masyarakat yang merasa keberatan dan dirugikan. “Saya sangat yakin, peraturan ini tidak akan berjalan efektif,” imbuhnya.
Walau berbagai pihak merasa kurang percaya diri akan rencana pemerintah itu, tidak dengan Pertamina. Kepala Sales Representatif Wilayah 2 Pertamina Region VII Makassar Ahmad Tohir sangat yakin aturan baru tersebut akan berjalan sesuai rencana yang ada.
“Kami memang belum menerima protap (prosedur tetap) pelaksanaannya di lapangan, namun jika telah dibicarakan oleh pemerintah pusat, kami yakin penerapannya akan mudah, jika diterapkan di sini (Sulsel) kami akan minta bantuan Pemda (Pemerintah Daerah) dan Kepolisian,” ujarnya.
Saat dikonfirmasi, Ahmad Tohir sedang melaksanakan pertemuan antar pimpinan Pertamina di Kenari Tower Hotel untuk membicarakan soal rencana pemerintah melakukan pembatasan BBM bersubsidi tersebut. Pertemuan itu sekaligus digunakan untuk sosialisasi. (ank)
()
