Pengembangan SPBG terjegal lambatnya Perpres konversi BBM
Pengembangan SPBG terjegal lambatnya Perpres konversi BBM
A
A
A
Sindonews.com - Meski pembatasan BBM berdasarkan kapasitas mesin mobil (cc) tak jadi diberlakukan, Menko Perekonomian Hatta Rajasa tetap menekankan pentingnya konversi BBM ke BBG pada tahun-tahun mendatang.
”Konversi penggunaan BBM ke BBG harus berjalan pelan-pelan dan dimulai dari sekarang secara bertahap sampai seterusnya,” ungkapnya dalam rapat kabinet terbatas membahas persoalan energi yang dipimpin langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kantor Kepresidenan Jakarta kemarin.
Namun, mengenai konversi BBM ke BBG, Pertamina menilai molornya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Konversi BBM ke BBG menghambat rencana PT Pertamina (persero) mengembangkan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) jenis compressed natural gas/CNG.
Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto mengatakan bahwa rencana pembangunan SPBG tersebut sudah dimasukkan dalam road map perseroan pada tahun ini. Namun rencana tersebut justru terhalang, bahkan batal, jika aturan konversi tidak juga mengerucut secepatnya. ”Kalau kebijakan pemerintah tidak jadi, maka akan menjadi tidak jelas, apalagi converter kit juga tidak jelas,”katanya.
Vice President Corpoarate Communication Pertamina Mochamad Harun meminta pemerintah mendukung penciptaan pertumbuhan permintaan BBG jenis CNG khususnya maupun liquefied gas for vehicle (LGV) melalui pemberian insentif atau subsidi converter kit bagi pemilik kendaraan pribadi dengan pendapatan terbatas harga converter kit.
Menurut dia, harga converter kit sebesar Rp10 juta per unit akan dirasakan mahal bagi masyarakat berpenghasilan terbatas sehingga mereka berpotensi tetap menggunakan BBM bersubsidi. ”Kalau tidak diberi subsidi, setiap orang butuh investasi Rp10 juta lagi untuk membeli converter kit. Kalau dia masih bisa membeli premium Rp4.500 per liter, ya untuk apa beli converter kit,” ujar Harun.
Sementara Ketua Umum Hiswana Migas Erry Purnomohadi mengatakan agar program konversi BBM ke BBG bisa lebih cepat dilaksanakan, sebaiknya pemerintah memberikan subsidi kepada 700 SPBU yang ada di Jakarta saat ini untuk menambah infrastruktur BBG atau dijadikan sebagai daughter system yang menerima pasokan gas dari induk (mother).
”Apalagi, investasi yang dibutuhkan untuk pengadaan BBG di SPBU itu lebih rendah dibandingkan pembangunan SPBG baru,yakni hanya sekitar Rp1,5 miliar untuk satu tangki dan satu dispenser,”katanya.
”Konversi penggunaan BBM ke BBG harus berjalan pelan-pelan dan dimulai dari sekarang secara bertahap sampai seterusnya,” ungkapnya dalam rapat kabinet terbatas membahas persoalan energi yang dipimpin langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kantor Kepresidenan Jakarta kemarin.
Namun, mengenai konversi BBM ke BBG, Pertamina menilai molornya Peraturan Presiden (Perpres) tentang Konversi BBM ke BBG menghambat rencana PT Pertamina (persero) mengembangkan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) jenis compressed natural gas/CNG.
Direktur Gas Pertamina Hari Karyuliarto mengatakan bahwa rencana pembangunan SPBG tersebut sudah dimasukkan dalam road map perseroan pada tahun ini. Namun rencana tersebut justru terhalang, bahkan batal, jika aturan konversi tidak juga mengerucut secepatnya. ”Kalau kebijakan pemerintah tidak jadi, maka akan menjadi tidak jelas, apalagi converter kit juga tidak jelas,”katanya.
Vice President Corpoarate Communication Pertamina Mochamad Harun meminta pemerintah mendukung penciptaan pertumbuhan permintaan BBG jenis CNG khususnya maupun liquefied gas for vehicle (LGV) melalui pemberian insentif atau subsidi converter kit bagi pemilik kendaraan pribadi dengan pendapatan terbatas harga converter kit.
Menurut dia, harga converter kit sebesar Rp10 juta per unit akan dirasakan mahal bagi masyarakat berpenghasilan terbatas sehingga mereka berpotensi tetap menggunakan BBM bersubsidi. ”Kalau tidak diberi subsidi, setiap orang butuh investasi Rp10 juta lagi untuk membeli converter kit. Kalau dia masih bisa membeli premium Rp4.500 per liter, ya untuk apa beli converter kit,” ujar Harun.
Sementara Ketua Umum Hiswana Migas Erry Purnomohadi mengatakan agar program konversi BBM ke BBG bisa lebih cepat dilaksanakan, sebaiknya pemerintah memberikan subsidi kepada 700 SPBU yang ada di Jakarta saat ini untuk menambah infrastruktur BBG atau dijadikan sebagai daughter system yang menerima pasokan gas dari induk (mother).
”Apalagi, investasi yang dibutuhkan untuk pengadaan BBG di SPBU itu lebih rendah dibandingkan pembangunan SPBG baru,yakni hanya sekitar Rp1,5 miliar untuk satu tangki dan satu dispenser,”katanya.
()
Explore More