Pemerintah klaim bisa hemat 6 juta kl BBM
Senin, 07 Mei 2012 - 14:47 WIB
Pemerintah klaim bisa hemat 6 juta kl BBM
A
A
A
Sindonews.com - Pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dengan acuan kapasitas mesin alias cc memang batal. Meski begitu, Kementerian ESDM telah menyiapkan lima langkah untuk mengendalikan kuota BBM bersubsidi yang diklaim mampu menghemat lima sampai enam juta kiloliter (KL) BBM bersubsidi.
"Secara rupiah, besar juga itu. Kalau 40 juta kl kan batasan. Kalau tidak dilakukan penghematan, perkiraan saya bisa mencapai 47 juta kl," jelas Menteri ESDM Jero Wacik kala ditemui di Istana negara, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Senin (7/5/2012).
Jero melanjutkan, meskipun bisa menghemat hingga enam juta kl, namun penggunaan BBM bersusbsidi diprediksi masih akan melampaui kuota yang ditetapkan. "Bisa (dihemat menjadi) 41-42 juta kl," tambahnya.
Sebelumnya, pemerintah telah mengajukan lima langkah pengematan untuk menjaga keuangan negara akibat melonjaknya pemakaian BBM bersubsidi. Pertama, keputusan tentang pelarangan kendaraan dinas pemerintah mengonsumsi BBM subsidi. Presiden, kata Jero Wacik sudah menyetujui Kepmen ESDM untuk pelarangan ini.
Kedua, kendaraan untuk pertambangan dan perkebunan juga ditetapkan permen. Aturan ini akan tegas melarang kendaraan di pertambangan menggunakan solar yang bersubsidi. Ketiga, yang sudah termuat dalam undang-undang adalah konversi dan diversifikasi dari BBM ke BBG akan dijalankan.
"Jadi ini sudah berjalan kami sudah mulai. Kita akan tambah SPBG-nya dan kita akan tambah gasnya sudah disiapkan, dan juga converter kit-nya juga disiapkan, dan ini sedang kita siapkan," ucap Jero Wacik.
Keempat, PLN dilarang lagi menggunakan pembangkit-pembangkit baru berbasiskan BBM. "Jadi semua harus pindah ke batu bara, diganti pembangkit baru dengan gas, dengan geothermal, dengan PLTA, ke sana kita. Jadi energi baru dan terbarukan, energi matahari yang juga akan dimulai yang besar-besar, sehingga kita bisa menghemat BBM," ungkap dia.
Kelima, penghematan listrik akan dilakukan di gedung-gedung pemerintah. "Jadi pemda, rumah menteri, rumah-rumah pemerintah. Jadi itu nanti ada permen, akan ada pengendalian penggunaan listrik dan air," tandasnya. (ank)
"Secara rupiah, besar juga itu. Kalau 40 juta kl kan batasan. Kalau tidak dilakukan penghematan, perkiraan saya bisa mencapai 47 juta kl," jelas Menteri ESDM Jero Wacik kala ditemui di Istana negara, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Senin (7/5/2012).
Jero melanjutkan, meskipun bisa menghemat hingga enam juta kl, namun penggunaan BBM bersusbsidi diprediksi masih akan melampaui kuota yang ditetapkan. "Bisa (dihemat menjadi) 41-42 juta kl," tambahnya.
Sebelumnya, pemerintah telah mengajukan lima langkah pengematan untuk menjaga keuangan negara akibat melonjaknya pemakaian BBM bersubsidi. Pertama, keputusan tentang pelarangan kendaraan dinas pemerintah mengonsumsi BBM subsidi. Presiden, kata Jero Wacik sudah menyetujui Kepmen ESDM untuk pelarangan ini.
Kedua, kendaraan untuk pertambangan dan perkebunan juga ditetapkan permen. Aturan ini akan tegas melarang kendaraan di pertambangan menggunakan solar yang bersubsidi. Ketiga, yang sudah termuat dalam undang-undang adalah konversi dan diversifikasi dari BBM ke BBG akan dijalankan.
"Jadi ini sudah berjalan kami sudah mulai. Kita akan tambah SPBG-nya dan kita akan tambah gasnya sudah disiapkan, dan juga converter kit-nya juga disiapkan, dan ini sedang kita siapkan," ucap Jero Wacik.
Keempat, PLN dilarang lagi menggunakan pembangkit-pembangkit baru berbasiskan BBM. "Jadi semua harus pindah ke batu bara, diganti pembangkit baru dengan gas, dengan geothermal, dengan PLTA, ke sana kita. Jadi energi baru dan terbarukan, energi matahari yang juga akan dimulai yang besar-besar, sehingga kita bisa menghemat BBM," ungkap dia.
Kelima, penghematan listrik akan dilakukan di gedung-gedung pemerintah. "Jadi pemda, rumah menteri, rumah-rumah pemerintah. Jadi itu nanti ada permen, akan ada pengendalian penggunaan listrik dan air," tandasnya. (ank)
()
