Pembatasan BBM bagi mobil dinas gunakan kupon
Kamis, 10 Mei 2012 - 15:18 WIB
Pembatasan BBM bagi mobil dinas gunakan kupon
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah memang belum mengumumkan langkah teknis yang akan digunakan dalam kebijakan pelarangan pemakaian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh kendaraan dinas. Namun, salah satu caranya adalah dengan penggunaan kupon yang berisikan kuota disetiap kendaraan dinas.
"Tujuannya untuk mengurangi kuota. Nanti ada di kasih kupon," kata Jero saat ditemui di Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta, Kamis (10/5/2012).
Untuk pengaturan lebih lajut, menurut Jero hal tersebut akan diserahkan kepada institusi masing-masing. Karena akan disesuaikan juga dengan banyaknya kuota yang dimiliki daerah tersebut. Walaupun secara pengawasan tetap akan dimonitor oleh Badan Pengawas Hilir (BPH Migas).
"Nanti kantor masing-masing, yang menentukan berapa jatahnya. Isi kuponnya kalau Premium sebelumnya maka jumlah uang segitulah dalam pertamax," jelas Jero.
Sedangkan, untuk beberapa daerah yang masih belum bisa mendapatkan Pertamax dalam jumlah yang mencukupi, maka memang ada pengecualian. "Ada juga 'pages' itu artinya didaerah-daerah belum ada pertamax tidak berlaku karena nanti dia bingung ngisi lagi, tapi kalau didaerah yang sudah ada pertamax seluruh kendaraan pemerintah tidak boleh gunakan BBM subsidi," pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa juga mengungkapkan hal yanng serupa. Baginya, dengan konsep seperti itu menunjukkan keinginan pemerintah untuk melakukan penghematan.
"Ini menunjukkan bahwa pemerintah siap untuk melakukan penghematan, jika dilihat dari segi besarannya tidak terlalu signifikan dari jumlah volumenya, akan tetapi inilah pemerintah mau berhemat," ungkap Hatta. (ank)
"Tujuannya untuk mengurangi kuota. Nanti ada di kasih kupon," kata Jero saat ditemui di Kantor Bappenas, Menteng, Jakarta, Kamis (10/5/2012).
Untuk pengaturan lebih lajut, menurut Jero hal tersebut akan diserahkan kepada institusi masing-masing. Karena akan disesuaikan juga dengan banyaknya kuota yang dimiliki daerah tersebut. Walaupun secara pengawasan tetap akan dimonitor oleh Badan Pengawas Hilir (BPH Migas).
"Nanti kantor masing-masing, yang menentukan berapa jatahnya. Isi kuponnya kalau Premium sebelumnya maka jumlah uang segitulah dalam pertamax," jelas Jero.
Sedangkan, untuk beberapa daerah yang masih belum bisa mendapatkan Pertamax dalam jumlah yang mencukupi, maka memang ada pengecualian. "Ada juga 'pages' itu artinya didaerah-daerah belum ada pertamax tidak berlaku karena nanti dia bingung ngisi lagi, tapi kalau didaerah yang sudah ada pertamax seluruh kendaraan pemerintah tidak boleh gunakan BBM subsidi," pungkasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa juga mengungkapkan hal yanng serupa. Baginya, dengan konsep seperti itu menunjukkan keinginan pemerintah untuk melakukan penghematan.
"Ini menunjukkan bahwa pemerintah siap untuk melakukan penghematan, jika dilihat dari segi besarannya tidak terlalu signifikan dari jumlah volumenya, akan tetapi inilah pemerintah mau berhemat," ungkap Hatta. (ank)
()
