Pemerintah minta tambahan kuota BBM
Pemerintah minta tambahan kuota BBM
A
A
A
Sindonews.com – Pemerintah segera mengusulkan tambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada DPR karena permintaan di beberapa daerah melonjak.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan, kuota BBM bersubsidi sebesar 40 juta kiloliter (kl) yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012 akan jebol.“Pasti kurang,dan saya yakin itu tidak akan cukup,” katanya di Kementerian ESDM,Jakarta, kemarin.
Menurut Wacik, dengan adanya permintaan dari empat gubernur di Kalimantan kepada DPR belum lama ini,langkah pemerintah meminta tambahan kuota BBM semakin kuat. Wacik menegaskan, menegaskan permintaan para gubernur tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menambah kuota.Namun, hingga kini mantan menteri kebudayaan dan pariwisata ini belum memastikan kapan permintaan tersebut akan disampaikan ke DPR.
Sementara, PT Pertamina (persero) menyatakan,kelebihan kuota BBM bersubsidi di Kalimantan hingga 20 Mei 2012 mencapai 12 persen, terdiri dari atas 21 persen kuota premium dan 10,2 persen solar. Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya Yuktyanta mengatakan, kelebihan kuota disebabkan oleh konsumsi di sektor pertambangan dan mobilmobil angkutan umum.
Dia menjelaskan,mobil-mobil tersebut biasanya menjual lagi BBM dari SPBU ke kios-kios bensin eceran. “Kalau kita lihat, yang antre di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kalimantan adalah truk-truk untuk mengangkut batu bara dan mobil-mobil yang (BBMnya) dijual ke kios-kios liar,” tutur Hanung ketika ditemui di Jakarta Convention Center, Jakarta, kemarin.
Kendati demikian, Pertamina membantah terjadi kelangkaan BBM bersubsidi di Kalimantan.“ Yang terjadi adalah pengendalian BBM,” tandasnya.
Menurut Hanung, tugas Pertamina saat ini adalah bertanggung jawab agar kuota BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah tidak terlampaui. Pertamina harus menyalurkan BBM bersubsidi dengan tepat sasaran dan volume dengan melakukan berbagai upaya untuk pengendalian BBM bersubsidi di Kalimantan, salah satunya memakai sistem point of sales/POS di setiap SPBU di Kalimantan.
Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Evita Legowo mengatakan,permintaan penambahan kuota BBM subsidi sulit direalisasikan karena secara nasional sudah diatur sesuai kebutuhan. Dia memaparkan, masingmasing wilayah memang memiliki kebutuhan yang tidak bisa disamakan agar kuota BBM selalu naik.
“Mungkin yang siap ditambahya BBM nonsubsidi karena di sana banyak mobil pertambangan,” kata Evita. Dia menambahkan, seharusnya empat gubernur di Kalimantan bisa mengarahkan masyarakat setempat sebagai konsumen untuk menggunakan BBM nonsubsidi.
Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng memastikan akan menambah kuota BBM jenis premium sebesar lima persen dari premium 1.600.399 kl atau setara 80.019 kl. “Pemerintah hanya akan memberikan tambahan jatah untuk jenis premium,”kata dia saat dihubungi kemarin.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan, kuota BBM bersubsidi sebesar 40 juta kiloliter (kl) yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2012 akan jebol.“Pasti kurang,dan saya yakin itu tidak akan cukup,” katanya di Kementerian ESDM,Jakarta, kemarin.
Menurut Wacik, dengan adanya permintaan dari empat gubernur di Kalimantan kepada DPR belum lama ini,langkah pemerintah meminta tambahan kuota BBM semakin kuat. Wacik menegaskan, menegaskan permintaan para gubernur tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk menambah kuota.Namun, hingga kini mantan menteri kebudayaan dan pariwisata ini belum memastikan kapan permintaan tersebut akan disampaikan ke DPR.
Sementara, PT Pertamina (persero) menyatakan,kelebihan kuota BBM bersubsidi di Kalimantan hingga 20 Mei 2012 mencapai 12 persen, terdiri dari atas 21 persen kuota premium dan 10,2 persen solar. Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya Yuktyanta mengatakan, kelebihan kuota disebabkan oleh konsumsi di sektor pertambangan dan mobilmobil angkutan umum.
Dia menjelaskan,mobil-mobil tersebut biasanya menjual lagi BBM dari SPBU ke kios-kios bensin eceran. “Kalau kita lihat, yang antre di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kalimantan adalah truk-truk untuk mengangkut batu bara dan mobil-mobil yang (BBMnya) dijual ke kios-kios liar,” tutur Hanung ketika ditemui di Jakarta Convention Center, Jakarta, kemarin.
Kendati demikian, Pertamina membantah terjadi kelangkaan BBM bersubsidi di Kalimantan.“ Yang terjadi adalah pengendalian BBM,” tandasnya.
Menurut Hanung, tugas Pertamina saat ini adalah bertanggung jawab agar kuota BBM bersubsidi yang ditetapkan pemerintah tidak terlampaui. Pertamina harus menyalurkan BBM bersubsidi dengan tepat sasaran dan volume dengan melakukan berbagai upaya untuk pengendalian BBM bersubsidi di Kalimantan, salah satunya memakai sistem point of sales/POS di setiap SPBU di Kalimantan.
Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Evita Legowo mengatakan,permintaan penambahan kuota BBM subsidi sulit direalisasikan karena secara nasional sudah diatur sesuai kebutuhan. Dia memaparkan, masingmasing wilayah memang memiliki kebutuhan yang tidak bisa disamakan agar kuota BBM selalu naik.
“Mungkin yang siap ditambahya BBM nonsubsidi karena di sana banyak mobil pertambangan,” kata Evita. Dia menambahkan, seharusnya empat gubernur di Kalimantan bisa mengarahkan masyarakat setempat sebagai konsumen untuk menggunakan BBM nonsubsidi.
Kepala Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) Andy Noorsaman Sommeng memastikan akan menambah kuota BBM jenis premium sebesar lima persen dari premium 1.600.399 kl atau setara 80.019 kl. “Pemerintah hanya akan memberikan tambahan jatah untuk jenis premium,”kata dia saat dihubungi kemarin.
()
Explore More