Gubernur Kalimantan jangan sembarangan tebar ancaman

Sindonews.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengimbau para gubernur di Kalimantan untuk tidak lempar ancaman ke pemerintah pusat terkait permintaan penambahan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang diajukan beberapa daerah. Pasalnya, menurut Jero, hal tersebut hanya akan merugikan daerah itu sendiri.

"Saya sudah bicara dengan beberapa gubernur, makanya gubernur tidak boleh kasih ancaman begitu kepada pemerintah pusat. jadi akan ada implikasi yang akhirnya akan merugikan gubernur itu juga," kata Jero seusai membuka sidang Dewan Energi Nasional (DEN) di kantornya, Jakarta, Senin (28/5/2012).

Diketahui, gubernur se-Kalimantan mengancam batubara yang dihasilkan tidak boleh keluar dari Kalimantan. Tindakan tersebut, menurut Jero, akan mengancam kebutuhan energi di daerah-daerah lain di Indonesia.

"Jadi kalau misalnya batu bara tidak boleh keluar, pertama, listriknya bisa mati di Jawa dan di seluruh Indonesia, kemudian gubernurnya tidak dapat PAD, kalau enggak dapat PAD, rakyat dapat apa? Jadi begitu, semua tergantung gubernur," paparnya.

Namun Jero menambahkan, jalan keluar dari permasalahan tersebut sudah didapatkan. Permintaan akan dipenuhi, namun dalam bentuk lain. ESDM sudah meminta Pertamina menyalurkan BBM ke Kalimantan melalui cara khusus. BBM yang disalurkan, adalah yang nonsubsidi, karena BBM subsidi sudah terbagi habis ke daerah-daerah lain.

"Jadi yang emergensi untuk ditambah ke Kalimantan, agar bisa bergerak ekonominya. Karena ini adalah bukti dari kemajuan ekonomi sebetulnya, daerah itu kurang BBM-nya, karena gerakan ekonominya cukup tinggi," pungkasnya.

Jero mengatakan, Kalimantan banyak terdapat perusahaan pertambangan dan perkebunan. Sehingga, BBM nonsubsidi tersebut nantinya akan dijual ke perusahaan. Kemungkinan, Pertamina akan menyalurkan 300 juta kl BBM nonsubsidi. (bro)