Pulau Jawa terancam gelap gulita
Selasa, 29 Mei 2012 - 09:26 WIB
Pulau Jawa terancam gelap gulita
A
A
A
Sindonews.com – Aksi blokade jalur angkutan batu bara di Sungai Barito, Kalimantan Selatan, bisa berakibat fatal apabila berlangsung lama. Pasokan listrik di Pulau Jawa akan terganggu.
“Konsekuensinya mati lampu. Sebagian Jawa gelap gulita,” ujar Kepala Divisi Batu Bara PT PLN (Persero) Helmi Najamudin di Jakarta kemarin.Dia berharap aksi blokade jalur angkutan batu bara tidak dibiarkan berlarut- larut. Masalah ini berpotensi mengancam pasokan batu baraPLN.“Normalnya stokbatu bara yang kami miliki hanya cukup selama 25 hari,”ungkapnya.
Sabtu (26/5) lalu sejumlah elemen masyarakat memblokadejalurpengirimanbatubara di Sungai Barito. Mereka menuntut tambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah itu.Aksi masyarakat itu tak lepas dari problem kelangkaan BBM bersubsidi di Kalimantan. Sebelumnya empat gubernur di Kalimantan telah meminta pemerintah pusat untuk menambah BBM bersubsidi.
Helmi Najamudin menjelaskan, pembangkit listrik di Jawa sangat bergantung pada pasokan listrik dari Kalimantan. Sekitar 43% pembangkit listrik di Jawa menggunakan batu bara dan tidak bisa disubstitusi dengan menggunakan bahan bakar lain.“Kalau pembangkit gas, masih bisa menggunakan BBM.Tapi kalau dari batubara,tidak bisa,”katanya. Dia mengungkapkan, pasokan batu bara di Kalimantan sangat besar, mencapai 80%. Selebihnya berasal dari Sumatera.
Saat ini aksi blokade hanya terjadi di Kalimantan Selatan meski tidak tertutup kemungkinan akan merembet ke tiga provinsi.“Pemerintah harus segera mencari solusi agar tidak meluas,”kata dia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik meminta para gubernur se-Kalimantan tidak mengan- cam dengan menyetop pengiriman batubara. Menurutnya, bila direalisasikan, kebijakan itu justru akan merugikan gubernur dan daerah itu sendiri.
”Tentu lebih banyak ruginya kalau batu bara dari Kalimantan tidak boleh keluar.Listrik di Jawa bisa mati, seluruh Indonesia juga.Kemudian gubernurnya tidak dapat PAD. Kalau tidak dapat PAD, lantas rakyat dapat apa, ”ucapnya. Dia menuturkan,semua pihak saling bergantung sehingga tidak boleh saling mengancam. Dia berjanji akan segera mencari jalan keluar masalah ini bersama para gubernur di Kalimantan.“
Kita juga akan segera ajukan kuota itudalam waktu dekat ke DPR,”ungkapnya. Anggota Komisi VII DPR Bobby A Rizaldi menuturkan, penambahan kuota BBM bersubsidi belum disampaikan resmi kepada DPR. Bila ingin menambah kuota BBM bersubsidi, pemerintah dan DPR harus melakukan revisi APBN-P 2012. “Karena volume kuota sudah ditetapkan pada APBN 2012 juga APBN-P kemarin.Apakah nanti ada APBN-P jilid kedua, belum ada kejelasan,”katanya.
Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto menilai pemerintah lamban menangani masalah kuota di Kalimantan. Menurutnya, DPR sampai saat ini belum menerima proposal permintaan tambahan kuota BBM bersubsidi dari pemerintah. Pihaknya justru mendapat permintaan tambahan kuota BBM subsidi dari Kalimantan.“Permintaan dari empat gubernur di Kalimantan kepada DPR belum lama ini mungkin membuat langkah pemerintah meminta tambahan kuota BBM bersubsidi semakin kuat,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, kewenangan pengajuan penambahan kuota BBM bersubsidi ada di pemerintah pusat. Termasuk tentang berapa besar jumlah penambahannya serta ke mana saja akan didistribusikan.“Saya dengar minta tambah kuota 2,5 juta kiloliter, namun didistribusikan ke mana saja kan belum jelas. Karena itu perlu ada penjelasan yang detil dari pemerintah,”katanya.(wbs)
“Konsekuensinya mati lampu. Sebagian Jawa gelap gulita,” ujar Kepala Divisi Batu Bara PT PLN (Persero) Helmi Najamudin di Jakarta kemarin.Dia berharap aksi blokade jalur angkutan batu bara tidak dibiarkan berlarut- larut. Masalah ini berpotensi mengancam pasokan batu baraPLN.“Normalnya stokbatu bara yang kami miliki hanya cukup selama 25 hari,”ungkapnya.
Sabtu (26/5) lalu sejumlah elemen masyarakat memblokadejalurpengirimanbatubara di Sungai Barito. Mereka menuntut tambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah itu.Aksi masyarakat itu tak lepas dari problem kelangkaan BBM bersubsidi di Kalimantan. Sebelumnya empat gubernur di Kalimantan telah meminta pemerintah pusat untuk menambah BBM bersubsidi.
Helmi Najamudin menjelaskan, pembangkit listrik di Jawa sangat bergantung pada pasokan listrik dari Kalimantan. Sekitar 43% pembangkit listrik di Jawa menggunakan batu bara dan tidak bisa disubstitusi dengan menggunakan bahan bakar lain.“Kalau pembangkit gas, masih bisa menggunakan BBM.Tapi kalau dari batubara,tidak bisa,”katanya. Dia mengungkapkan, pasokan batu bara di Kalimantan sangat besar, mencapai 80%. Selebihnya berasal dari Sumatera.
Saat ini aksi blokade hanya terjadi di Kalimantan Selatan meski tidak tertutup kemungkinan akan merembet ke tiga provinsi.“Pemerintah harus segera mencari solusi agar tidak meluas,”kata dia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik meminta para gubernur se-Kalimantan tidak mengan- cam dengan menyetop pengiriman batubara. Menurutnya, bila direalisasikan, kebijakan itu justru akan merugikan gubernur dan daerah itu sendiri.
”Tentu lebih banyak ruginya kalau batu bara dari Kalimantan tidak boleh keluar.Listrik di Jawa bisa mati, seluruh Indonesia juga.Kemudian gubernurnya tidak dapat PAD. Kalau tidak dapat PAD, lantas rakyat dapat apa, ”ucapnya. Dia menuturkan,semua pihak saling bergantung sehingga tidak boleh saling mengancam. Dia berjanji akan segera mencari jalan keluar masalah ini bersama para gubernur di Kalimantan.“
Kita juga akan segera ajukan kuota itudalam waktu dekat ke DPR,”ungkapnya. Anggota Komisi VII DPR Bobby A Rizaldi menuturkan, penambahan kuota BBM bersubsidi belum disampaikan resmi kepada DPR. Bila ingin menambah kuota BBM bersubsidi, pemerintah dan DPR harus melakukan revisi APBN-P 2012. “Karena volume kuota sudah ditetapkan pada APBN 2012 juga APBN-P kemarin.Apakah nanti ada APBN-P jilid kedua, belum ada kejelasan,”katanya.
Anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto menilai pemerintah lamban menangani masalah kuota di Kalimantan. Menurutnya, DPR sampai saat ini belum menerima proposal permintaan tambahan kuota BBM bersubsidi dari pemerintah. Pihaknya justru mendapat permintaan tambahan kuota BBM subsidi dari Kalimantan.“Permintaan dari empat gubernur di Kalimantan kepada DPR belum lama ini mungkin membuat langkah pemerintah meminta tambahan kuota BBM bersubsidi semakin kuat,” ungkapnya.
Dia menjelaskan, kewenangan pengajuan penambahan kuota BBM bersubsidi ada di pemerintah pusat. Termasuk tentang berapa besar jumlah penambahannya serta ke mana saja akan didistribusikan.“Saya dengar minta tambah kuota 2,5 juta kiloliter, namun didistribusikan ke mana saja kan belum jelas. Karena itu perlu ada penjelasan yang detil dari pemerintah,”katanya.(wbs)
()
