Pembangunan terpadu Nunukan dianggarkan Rp15,5 M
Pembangunan terpadu Nunukan dianggarkan Rp15,5 M
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah tengah mempersiapkan perumahan untuk para pegawai negeri sipil (PNS) di Kabupaten Nunukan dan juga mengalokasikan anggaran Program Pembangunan Terpadu untuk kawasan perbatasan di Provinsi Kaltim sebesar Rp15,5 miliar.
"Kemenpera tahun ini juga mengalokasikan anggaran Program Pembangunan Terpadu untuk Kawasan Perbatasan di Provinsi Kaltim khususnya Kabupaten Nunukan sebesar Rp15,5 miliar," kata Menpera Djan Faridz dalam sambutannya pada kegiatan Rapat Koordinasi tentang Kependudukan dan Tugas Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi, di Tarakan, Kaltim, seperti dikutip keterangan tertulisnya kepada Okezone, Selasa (29/5/2012).
Menpera juga mengatakan, memiliki program pembangunan rusun untuk para pekerja, pondok pesantren serta bedah rumah yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemda untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah pusat ke depan akan terus berupaya memperhatikan pembangunan di daerah perbatasan seperti di Kalimantan Timur, mengingat daerah perbatasan merupakan beranda depan bagi negara Indonesia.
"Salah satu program Kemenpera adalah pembangunan rumah bagi PNS di Kalimantan Timur. Untuk itu kami berharap peran aktif pemerintah daerah setempat untuk dapat mewujudkan program tersebut," ujarnya.
Pada kunjungan kerjanya di Kalimantan Timur, Menpera bersama sejumlah Menteri KIB II serta Gubernur Kaltim juga sempat melakukan peninjauan lapangan di Kota Tarakan, kabupaten Nunukan dan pulau Sebatik. Hadir pula pada kegiatan tersebut Menko Kesra Agung Laksono, Mendagri Gamawan Fauzi, dan Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk Ishak.
Menpera bersama Wali Kota Tarakan serta pejabat daerah setempat juga meninjau lokasi perumahan untuk para PNS, yakni Kompleks Perumahan PNS Jalata Permai di Tarakan. Di daerah tersebut, setidaknya dapat dibangun sekitar 700 unit rumah PNS. Selain di Tarakan, di sejumlah daerah seperti Kabupaten Nunukan dan Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Pemda setempat juga telah menyediakan lokasi perumahan untuk PNS.
"Kemenpera tahun ini juga mengalokasikan anggaran Program Pembangunan Terpadu untuk Kawasan Perbatasan di Provinsi Kaltim khususnya Kabupaten Nunukan sebesar Rp15,5 miliar," kata Menpera Djan Faridz dalam sambutannya pada kegiatan Rapat Koordinasi tentang Kependudukan dan Tugas Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi, di Tarakan, Kaltim, seperti dikutip keterangan tertulisnya kepada Okezone, Selasa (29/5/2012).
Menpera juga mengatakan, memiliki program pembangunan rusun untuk para pekerja, pondok pesantren serta bedah rumah yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemda untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah pusat ke depan akan terus berupaya memperhatikan pembangunan di daerah perbatasan seperti di Kalimantan Timur, mengingat daerah perbatasan merupakan beranda depan bagi negara Indonesia.
"Salah satu program Kemenpera adalah pembangunan rumah bagi PNS di Kalimantan Timur. Untuk itu kami berharap peran aktif pemerintah daerah setempat untuk dapat mewujudkan program tersebut," ujarnya.
Pada kunjungan kerjanya di Kalimantan Timur, Menpera bersama sejumlah Menteri KIB II serta Gubernur Kaltim juga sempat melakukan peninjauan lapangan di Kota Tarakan, kabupaten Nunukan dan pulau Sebatik. Hadir pula pada kegiatan tersebut Menko Kesra Agung Laksono, Mendagri Gamawan Fauzi, dan Gubernur Kalimantan Timur Awang Farouk Ishak.
Menpera bersama Wali Kota Tarakan serta pejabat daerah setempat juga meninjau lokasi perumahan untuk para PNS, yakni Kompleks Perumahan PNS Jalata Permai di Tarakan. Di daerah tersebut, setidaknya dapat dibangun sekitar 700 unit rumah PNS. Selain di Tarakan, di sejumlah daerah seperti Kabupaten Nunukan dan Sebatik yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Pemda setempat juga telah menyediakan lokasi perumahan untuk PNS.
()
Explore More