Kewajiban BBM nonsubsidi beratkan industri sawit rakyat
Rabu, 30 Mei 2012 - 12:03 WIB
Kewajiban BBM nonsubsidi beratkan industri sawit rakyat
A
A
A
Sindonews.com - Kalangan industri di Kalimantan mengaku keberatan dengan adanya kewajiban untuk menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi.
Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gappki) Fadhil Hasan menyebut, kalangan industri sebenarnya sudah lama telah beralih ke BBM nonsubsidi dalam produksi dan transportasinya. Namun, khususnya di sektor perkebunan sawit, industri dalam skala kecil dan rakyat masih menggunakan BBM subsidi.
"Golongan ini yang mungkin keberatan," ujar Fadhil sebagaimana dikutip dari Okezone, Rabu (30/5/2012)
Meskipun Fadhil enggan menyebut berapa porsi industri sawit dengan skala kecil dan rakyat ini, tetapi dia optimistis akan gerakan penghematan energi dan air yang diserukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semalam.
"Asalkan ada implementasi dan enforcement yang jelas, karena industri pertambangan dan perkebunan ini kan biasanya di pelosok ya, jauh pengawasannya dari pemerintah," tambahnya.
Saat ini, lanjutnya, Gappki sedang menunggu atas kejelasan impelementasi presiden terkait dengan keberadaan pasokan BBM subsidi.
"Itu juga yang belum pasti, apa kendarannya yang dipasang stiker enggak boleh pakai BBM subsidi apa ada SPBU khusus nonsubsidi," tandas dia.
Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gappki) Fadhil Hasan menyebut, kalangan industri sebenarnya sudah lama telah beralih ke BBM nonsubsidi dalam produksi dan transportasinya. Namun, khususnya di sektor perkebunan sawit, industri dalam skala kecil dan rakyat masih menggunakan BBM subsidi.
"Golongan ini yang mungkin keberatan," ujar Fadhil sebagaimana dikutip dari Okezone, Rabu (30/5/2012)
Meskipun Fadhil enggan menyebut berapa porsi industri sawit dengan skala kecil dan rakyat ini, tetapi dia optimistis akan gerakan penghematan energi dan air yang diserukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semalam.
"Asalkan ada implementasi dan enforcement yang jelas, karena industri pertambangan dan perkebunan ini kan biasanya di pelosok ya, jauh pengawasannya dari pemerintah," tambahnya.
Saat ini, lanjutnya, Gappki sedang menunggu atas kejelasan impelementasi presiden terkait dengan keberadaan pasokan BBM subsidi.
"Itu juga yang belum pasti, apa kendarannya yang dipasang stiker enggak boleh pakai BBM subsidi apa ada SPBU khusus nonsubsidi," tandas dia.
()
