Pengawasan konsumsi solar di Kalimantan diperketat

Sindonews.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan akan memperkuat pengawasan bahan bakar solar di Kalimantan terkait banyaknya perusahaan pertambangan dan perkebunan yang masih menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar.

"Kalau premium kita yakin itu kebutuhan riil. Tapi kalau solar masih ada lari kesana kesini (penyelewengan). Nah itu kita perkuat pengawasan. Nah kalau sudah pakai pengawasan macam-macam masih kurang berarti itu memang kurang (pasokan)," kata Anggota Komite BPH Migas Ibrahim Hasyim saat menyambangi pressroom Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (30/5/2012).

Maka dari itu, pihaknya sudah melakukan pembicaraan dengan PT Pertamina (Persero) untuk membuat alat teknologi untuk mengetahui konsumsi BBM yang dipakai. "Mau dipasang di Kalimantan dulu. Kalau jadi kendaraan tambang perkebunan, itu kita bisa cek kebutuhannya," paparnya.

Dia menambahkan, untuk daerah-daerah yang banyak perkebunan dan pertambangan akan dipasang SPBU Mobile yang dapat berpindah-pindah tempat.

"Kalimantan pernah ada BBM nonsubsidi di 15 SPBU. Masyarakat belum mau, jadi investasi tidak mau. Sekarang pakai mobile, sistem tangki dipasang dispenser, mungkin ini bisa jalan. Pulau yang paling besar nonsubsidi justru Kalimantan," jelasnya.

Kebutuhan BBM di Kalimantan, lanjut Ibrahim, memang sangat besar. Oleh sebab itu, pemerintah berniat untuk menambah kuotanya, tetapi untuk BBM nonsubsidi seperti solar nonsubsidi. Namun, BPH Migas terlebih dahulu akan meminta pemerintah daerah untuk mengevaluasi penggunaan BBM di Kalimantan. (bro)